PDIP Sindir Keputusan Anies Baswedan Soal Reklamasi: Dulu Dia yang Paling Menentang, kan?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mempertanyakan keputusan Gubernur DKI, Anies Baswedan yang akan menjadikan Pulau G hasil reklamasi era Basuki T. Purnama alias Ahok, sebagai kawasan permukiman.

Menurut Gembong, ini bertentangan dengan slogannya yang dulu saat kampanye dan di awal masa jabatan sangat menentang sistem reklamasi.

Rencana ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang baru dikeluarkan.

Baca Juga: Giring Ganesha Sebut Tiga Alasan Kuat PSI Tak akan Pernah Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

"Justru pertanyaannya adalah dahulu dia paling menentang soal reklamasi, kan? Kok sekarang di ujung masa jabatannya yang tinggal beberapa hari lagi, mengeluarkan semacam legalitas terhadap pelaksanaan reklamasi," ujar Gembong Warsono saat dihubungi, Jumat (23/9).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menyebut reklamasi yang dikerjakan era pemerintahan Ahok memang untuk dijadikan kawasan permukiman hingga tempat usaha.

Baca Juga: PKS Tanggapi Tabloid Anies Baswedan yang Dibagikan Saat Sholat Jumat: Bagikan Saja ke Relawan!

Reklamasi atau penambahan daratan dibutuhkan di ibu kota karena kebutuhan lahan yang semakin berkurang.