Referendum Sukses, Pembantu Biden: Ukraina, Silakan Pakai Senjata Barat untuk Melawan

Washington tidak keberatan Kiev menggunakan senjata yang dipasok Barat untuk menargetkan wilayah yang mungkin memutuskan untuk bergabung dengan Rusia, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada Selasa (27/9/2022).

Blinken menegaskan, Amerika Serikat menganggap pemungutan suara untuk melakukannya tersebut tidak sah.

Baca Juga: Referendum Sukses, 93% Rakyat Zaporozhye Mau Berpisah dari Ukraina, Zelensky Sabar Ya!

Dilansir RT, AS dan sekutunya telah memasok Ukraina dengan berbagai senjata, termasuk artileri tabung dan roket.

Pada konferensi pers bersama dengan timpalannya dari India Dr. Subrahmanyam Jaishankar di Washington, Blinken ditanya apakah AS keberatan dengan Ukraina menggunakan senjata itu untuk menyerang sasaran di Donetsk, Lugansk, Zaporozhye dan Kherson, yang baru saja menyelesaikan pemungutan suara untuk bergabung Rusia.

"Kami tidak akan pernah mengakui pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia," kata Blinken kepada wartawan.

“Ukraina memiliki hak mutlak untuk mempertahankan diri di seluruh wilayahnya, termasuk untuk mengambil kembali wilayah yang telah direbut secara ilegal, dengan satu atau lain cara, oleh Rusia. Dan peralatan, senjata yang kami dan banyak negara lain sediakan, telah digunakan dengan sangat efektif untuk melakukan hal itu," sambung Blinken.

“Aneksasi” Rusia atas republik Donbass dan kedua wilayah itu tidak akan membuat perbedaan bagi Ukraina atau AS, Blinken bersikeras.

“Ukraina akan terus melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan kembali tanah yang telah diambil dari mereka. Kami akan terus mendukung mereka dalam upaya itu,” imbuhnya.

Pada bulan Juni, ketika AS pertama kali mengirim artileri roket jarak jauh HIMARS ke Ukraina, Blinken mengatakan dia telah menerima “jaminan” dari Kiev bahwa mereka tidak akan digunakan di wilayah Rusia, dan bahwa dia mempercayai mereka karena “ikatan kepercayaan yang kuat. ”

Pasukan Kiev sejak itu menggunakan senjata yang dipasok AS untuk menargetkan warga sipil di Donbass, Kherson dan Zaporozhye, yang berada di bawah kendali Rusia.