Bappenas Beberkan Jurus Jitu, Siap Dongkrak Sektor Perikanan dan Pariwisata di Wilayah Batam

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menemui pemerintah daerah dan membahas implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam peninjauan ke Pangkalan Bakamla-Setokok dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi memaparkan pentingnya pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan sesuai Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 (Wilayah Sumatera).

“Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Riau 2021-2026 adalah optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Taufik di Batam, mengutip sebagaimana dalam rilisnya, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Buntut Ucapan Amplop Kiai, Koalisi Pemuda Muslim Demo di Depan Bappenas

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan empat strategi. Pertama, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Kedua, pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan dan perikanan, serta akses pasar orientasi ekspor. Ketiga, penguatan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. Keempat, peningkatan tata laksana konsesi tata ruang laut untuk migas dan perkapalan.

Sejumlah tantangan bagi sektor kelautan dan perikanan Kepulauan Riau, di antaranya illegal, unregulated, and unreported fishing, penyelundupan benih lobster, stagnasi pengembangan sektor perikanan, hingga belum optimalnya daya saing produk perikanan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam optimalisasi perikanan dan kelautan, pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, dukungan kebijakan terkait pembangunan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, sumber daya kelautan dan perikanan yang andal dan kompeten, optimalisasi pasar perikanan baik dalam negeri maupun ekspor, dukungan investasi pelaku usaha, dan penguatan pengawasan sumber daya perikanan.

“Ternyata, tantangan yang dihadapi tidak hanya infrastruktur, SDM, serta kekuatan koperasi. Isu yang tidak kalah penting mengenai batas wilayah karena ada perbedaan interpretasi antara kita dengan negara tetangga. Ini akan membatasi ruang gerak aparat kita pada saat melakukan penanganan,” ungkap Taufik.

Di wilayah zona barat, peningkatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) difokuskan untuk memperbaiki kemampuan operasi pengamanan, sistem peringatan dini, serta patroli. Terkait personel, menyediakan rumah dinas bagi petugas Bakamla, juga personel Pangkalan Armada Keamanan Laut Barat di Pulau Setokok, juga menjadi perhatian khusus, dengan kebutuhan alokasi dana senilai Rp 570,6 miliar untuk pembangunan Pangkalan Setokok Batam seluas 17 hektare yang akan dimulai pada 2023.

Baca Juga: Telkom dan Bappenas Siapkan Sistem Data Katalog Nasional Satu Data Indonesia

Selain itu, mengingat operasi keamanan laut masih menggunakan dermaga umum, akan dibangun dermaga khusus untuk mendorong peningkatan kinerja. Di 2022, PSDKP Batam berhasil menangkap lima belas kapal ikan, dua di antaranya merupakan kapal asing dari Vietnam. Teranyar, operasi penggagalan benih bening lobster berhasil dilaksanakan pada 28 Agustus 2022.