Mabruk Tour Travel Fasilitasi Umrah Jamaah Lansia dan Disabilitas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beribadah umrah membutuhkan ketenangan dan keamanan. Karena itu sebelum memutuskan umrah, masyarakat harus memperhatikan beberapa faktor.

Menurut Haji Yadi, Direktur Mabruk Tour, selain legalitas dan perizinan, yang terpenting adalah integritas dan pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan travel. “Mabruk Tour Hadir dengan beragam Fasilitas dan layanan. Saat ini Mabruk Tour sangat welcome terhadap jamaah lansia dan disabilitas. Untuk Jamaah Distabilitasi sendiri kami akan mengatur dari sebelum dan saat keberangkatan dan berkoordinasi dengan pihak muassasah, maskapai, hotel dan transportasi lokal yang di Arab.”

Lebih jauh Haji Yadi menjelaskan, Mabruk Tour Menyediakan alat Transmitter yakni alat fungsi dengar untuk Jamaah Mabruk Tour, transmitter membantu jamaah untuk khusus mendengar Do’a dari ustadz pembimbing ketika melaksanakan Umrah.

Mabruk Tour juga menyediakan kursi roda dan pendorongnya untuk para jamaah Mabruk Tour dengan kondisi fisik yang lemah ataupun Lansia selama melaksanakan Ibadah Umrah

Untuk memberikan kenyaman tersebut maka  Mabruk Tour telah  menyediakan paket private umrah dengan jadwal bebas sesuai keinginan, menggunakan Kereta Cepat dari Madinah ke Makkah, Fasilitas Hotel Bintang 5 Depan Masjid Pesawat Langsung Madinah tidak di gabung dengan jamaah Mabruk Tour lainnya.

Selain itu Mabruk Tour menyediakan ustadz pembimbing tersertifikasi. “Mabruk Tour menjamin soal keberangkatan, mulai tiket, hotel, visa sampai makanan. Karna semua sudah di booking terlebih dahulu jauh sebelumnya,” imbuh Haji Yadi 

Sementara itu Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri) Farid Aljawi mengingatkan bahwa masyarakat jangan pernah tergiur dengan tawaran umrah yang sangat murah.

"Jangan percaya dengan harga yang murah, sekarang biaya pesawat, hotel dan akomodasi lainnya itu mahal. Jangan percaya dengan harga yang nggak masuk akal,” Ungkapnya.

Farid mengatakan, masyarakat juga harus memperhatikan perizinan resmi yang dikantongi oleh perusahaan travel.

"Kalau nggak ada izin, kita nggak bisa tanggung jawab, pemerintah atau asosiasi juga tidak bisa menindaklanjuti," jelasnya.