Indonesia bakal Jadi Tempat Bertemunya Joe Biden dan Vladimir Putin, Orang Ini Kuak Hitung-hitungannya

Warta Ekonomi, Moskow -

Presiden Rusia dan Amerika Serikat dapat bertemu di sela-sela KTT G20 di Indonesia, asalkan Washington benar-benar ingin berpartisipasi, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

“Kami tidak pernah menolak pertemuan, dan jika proposal seperti itu datang, kami akan mempertimbangkannya,” diplomat top itu menjelaskan dalam sebuah wawancara di televisi Rusia pada hari Selasa (11/10/2022).

Baca Juga: Gak Ngebantah juga Gak Mengiyakan, Ini Prediksi Pertemuan Putin dan Biden di Indonesia

Dia menekankan bahwa sejauh ini tidak ada proposal seperti itu yang dikirim oleh AS, bertentangan dengan apa yang mungkin diyakini sebagian orang.

Kesempatan bagi Presiden AS Joe Biden untuk mengadakan pertemuan empat mata dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin dapat muncul dengan sendirinya selama KTT para pemimpin G20 mendatang di Bali, Indonesia, yang dijadwalkan pada pertengahan November.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pembicaraan bilateral, Biden tidak mengesampingkannya, mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa “masih harus dilihat.” Lavrov mengatakan bahwa menarik kesimpulan tentang jadwal kedua pemimpin dari pernyataan tidak langsung itu “lebih cocok untuk spekulasi analitis jurnalistik daripada politik nyata.”

Berbicara di acara bincang-bincang politik Rusia '60 Minutes,' Lavrov menyebut klaim "kebohongan" bahwa pemerintah AS sedang berusaha untuk menyelesaikan kebuntuan dengan Rusia atas krisis Ukraina dan bahwa posisi Moskow yang mencegah negosiasi damai.

“Kami belum menerima proposal serius untuk kontak. Ada beberapa pendekatan setengah hati, yang juga tidak kami tolak dan menyarankan agar orang-orang, yang ingin terlibat dengan kami dalam diplomasi pintu belakang, merumuskan proposal konkret, ”ungkap Lavrov.

Para calon mediator tidak merespon dengan baik, tambahnya.

Menteri juga menyatakan skeptis bahwa pembicaraan dengan AS dapat menghasilkan hasil yang substansial mengenai Ukraina, mengingat situasinya. Dia menjelaskan bahwa AS telah lama menjadi pihak "de facto" dalam konflik dengan mempersenjatai militer Ukraina dan memberi mereka informasi intelijen.