Gembong PDIP 'Seruduk' Anies Baswedan Soal Janji Politik: Hanya 5 dari 23 yang Dipenuhi!

Di akhir masa jabatannya sebegai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat catatan kritis dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Gembong mengatakan, dari 23 janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, hanya memenuhi lima janji yang politik. Meski demikian, lima janji yang dilakukan Anies itu pun, dinilai Gembong tidak maksimal.

“Jadi ini nilainya lima dari 23. Jadi statusnya apakah berhasil atau tidak berhasil, nilai sendiri,” kata Gembong dalam diskusi dan refleksi lima tahun Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Gembong memerinci, lima janji yang dinilainya cukup berjalan adalah manfaat KJP Plus bagi usia 6-21 tahun. Kedua, menjaga kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi, ketiga mengintegrasikan transportasi di DKI Jakarta. Disusul menyelenggarakan berbagai kesenian Jakarta sepanjang tahun, dan terakhir meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan ormas.

Baca Juga: Kandidat Lain Auto Ketar-ketir! Politisi Senior Puji Sosok Anies Baswedan: Kepemimpinan Anies Ini...

Gembong memerinci, bantuan hibah DKI untuk dana lembaga keagamaan dan ormas terealisasi sekitar Rp 352 miliar untuk 131 ormas keagamaan dan tempat ibadah selama 2022. Sedangkan penyelenggaraan berbagai kesenian Jakarta sepanjang 2019, dinilainya berjalan dengan baik.

Tiga kinerja anies lainnya, seperti integrasi transportasi DKI Jakarta juga disebut mencapai target, meski terjadi kendala selama realisasinya. Khusus harga kebutuhan pangan yang terjaga dan inflasi 2,4 persen selama 2018-2021 disebut dia juga cukup.

“Untuk KJP Plus bisa digunakan untuk kejar paket memang, namun belum ke Madrasah atau sekolah di bawah kemenag,” tuturnya.

Sedangkan 18 program yang dinilai PDIP gagal, disebut Gembong ada karena berbagai alasan. Program-program itu, dikatakan Gembong, mulai dari pemanfaatan KJS dan KJS Plus serta penambahan manfaat bagi para guru ngaji, lalu pembukaan 200 ribu wirausahawan baru dalam program OK OCE selama lima tahun terakhir yang tidak juga mencapai target.

Lebih jauh, pengurangan angka pengangguran dinilai PDIP juga gagal karena angka pengangguran naik dari periode 2018-2019 sebanyak 7,97 persen. Kegagalan lain, disebut Gembong adalah penghentian reklamasi Teluk Jakarta, termasuk membuat pemerintahan yang transpara dengan konsep smart city.