Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

KSP Sebut Ekonomi Indonesia Cerah di 2023, Ini Indikatornya

KSP Sebut Ekonomi Indonesia Cerah di 2023, Ini Indikatornya Kredit Foto: KSP
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, perekonomian Indonesia masih berada di level yang relatif baik. Edy menyampaikan, ini merujuk pada hasil laporan Dana Moneter Internasional atau Internasional Monetary Fund (IMF) terkait World Economic Outlook untuk 2022 dan 2023.

Sebagai informasi, IMF menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,3 persen pada 2022, dan turun menjadi 5,0 persen pada 2023. Angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN secara keseluruhan yang diproyeksikan berada di angka 4,9 persen pada 2023.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia akan Mampu Hadapi Ancaman Krisis Global

IMF juga mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 diproyeksikan lebih baik dibandingkan beberapa Negara G20: Amerika Serikat dengan pertumbuhan sebesar 1,6 persen; Jerman 1,5 persen; Jepang 1,7 persen; UK 3,6 persen; Brazil 2,8 persen; dan Meksiko 2,1 persen. 

"Mencermati laporan IMF, perekonomian Indonesia masih berada di level yang relatif baik. Bahkan, IMF menyebut Indonesia akan menjadi titik terang saat perekonomian global gelap," kata Edy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/10).

Meski Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi yang kuat, Edy menegaskan, pemerintah dan otoritas terkait tidak terlena dan terus bersinergi untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dapat menjaga perekonomian dari dampak risiko global.

Ia menjelaskan, dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum. Selain itu, pemerintah juga meneruskan dukungan bantuan sosial yang sudah ada, seperti program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai yang didukung konvergensi program bantuan sosial, serta pembenahan data penerima bantuan sosial. 

"Kebijakan ini untuk menanggulangi dampak inflasi di Indonesia," terang Edy.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: