Gerak Cepat Jokowi Salurkan Bansos, Pengamat: Bisa Dorong Daya Beli Masyarakat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) gerak cepat terjun langsung memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada masyarakat memastikan bantuan dari pemerintah sampai kepada para penerima manfaat.
Sampai saat ini BLT BBM sudah tersalurkan sebesar 99,7 persen. Sedangkan untuk subsidi upah sudah tersalurkan sebesar 72 persen, sisanya terus akan dikebut oleh pemerintah.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Zuliansyah mengatakan gerak cepat pemerintah penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) melalui program BLT dan BSU serta bantuan sosial lainnya cukup mendorong daya beli masyarakat di tengah krisis global.
“Kan targetnya itu bisa mendorong daya beli masyarakat, maka efek dominonya jalan. Tapi itu kan tidak mudah sebenarnya situasinya karena dihadapkan dengan kondisi krisis global yang dampaknya di 2023," ujar Zuliansyah, Rabu (26/10/2022)
"Jadi mungkin dalam tahap-tahap awal dia bisa memberi manfaat tetapi di tahun 2023 mungkin perlu ada kebijakan extra ordinary dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini,” imbuhnya
Menurut Zuliansyah, prediksi krisis ekonomi pada 2023 yang menghantui negara-negara dunia perlu diantisipasi dengan kebijakan pemerintah yang tepat agar tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah guncangan ekonomi dunia.
“Karena ternyata kan saat itu yang kita pikirkan asumsinya kan mengenai pasca pandemi perlu dihidupkan kembali (daya beli), tapi kemudian di dalam perjalanannya terjadi suatu turbulensi politik lah di tingkat global yang mengakibatkan semua menjadi berubah asumsi-asumsi itu,” ucapnya.
“Karena tantangan baru lagi muncul, nah ini menurut saya pemerintah harus memikirkan juga ekstra ordinary policy-nya secara ekonomi gimana ini tetap bisa mempertahankan daya beli masyarakat dan satu sisi juga menjaga keseimbangan fiskal,” imbuhnya.
Lanjut Zuliansyah, biasanya yang menjadi pendorong pergerakan ekonomi itu adalah belanja pemerintah, terutama baik itu belanja barang maupun belanja modal.
Oleh karena itu, Zuliah berharap belanja pemerintah dapat menjadi pemicu serapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi dan dampak lainnya.
“Di tengah-tengah resesi ini biasanya banyak negara itu ketika resesi itu tinggi dan swasta itu agak berat menghadapi situasi seperti ini, biasanya yang menjadi pendorong ekonomi itu adalah belanja pemerintah, terutama baik belanja barang maupun belanja modal karena itu yang nanti diharapkan akan mentriger tenaga kerja kemudian dampaknya kemana-mana kira-kira begitu,” tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM telah mencapai 99,7 persen. Dengan proses penyaluran bantuan yang cepat tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
"Kita harapkan dengan bantuan ini, konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli bisa terjaga, sehingga ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun di negara kita," ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu mengatakan akan meneruskan program bantuan sosial jika ada ruang fiskal yang cukup pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nanti kalau APBN ada kelebihan, Insyaallah akan kita tambah. Yang penting sekarang sudah diterima semuanya," ucap Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada para penerima manfaat agar menggunakan bantuan yang diperoleh untuk keperluan primer. Salah satunya, makanan yang bisa meningkatkan gizi anak.
"Ini yang Rp1,2 juta bantuan presiden, yang Rp300 ribu BLT BBM. Bisa dibelikan untuk gizi anak," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: