Pemerintah Harus Ubah Pola Realisasi Belanja Negara

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia belum dapat dikatakan sebagai pengeluaran yang berkualitas (Quality of Spending).

Bhima menilai itu terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19, ditambah lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: Pentingnya Sosialisasi dan Edukasi APBN kepada Masyarakat, Ini Kata Sri Mulyani!

"Di situ saya melihat sudah dibekali banyak sekali imunitas, tapi siklus anggaran yang tidak mengalami perbaikan dan itu mungkin yang harus diperbaiki," ujar Bhima dalam Workshop Jurnalisme Ekonomi Celios Jepang KTT G20, Sabtu (29/10/2022). 

Menurutnya, untuk memperbaiki kualitas penyaluran APBN yang optimal diperlukan adanya sanksi kepada pemerintah daerah yang sudah mengetahui dan belum mendorong penyerapan belanja dengan optimal.

Bhima menyebut bahwa penyakit dalam penyaluran anggaran APBN masih sama sejak tahun-tahun sebelumnya, yaitu menumpuk anggaran dan baru akan digunakan di akhir tahun. 

"Pemda yang kemudian mereka sudah tahu bahwa serapan anggaran harus didorong, tapi dia menumpuk di akhir tahun ini sanksinya yang efektif seperti apa, apakah gaji dan tunjangan bupati, gubernur, walikota ditahan selama 4 bulan. Intinya ada punishment yang efektif," ujarnya. 

Selain postur belanja pemerintah pusat, Bhima menilai bahwa arah dari belanja pemerintah masih menitikberatkan kepada belanja pegawai dan belanja barang. Itu sama juga terjadi di level pemerintah daerah. 

"Sehingga ini mau mengarah ke link birokrasi di mana spending kualitasnya memang diarahkan untuk belanja modal, belanja perlindungan sosial atau kita mau menjadi negara dengan birokrasi yang gemuk sehingga spending-nya untuk memperbesar institusi," ucapnya.