Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Muktamar ke-48 'Aisyiyah Bahas Sepuluh Isu Strategis, Pemilu 2024 Berkeadaban Salah Satunya

Muktamar ke-48 'Aisyiyah Bahas Sepuluh Isu Strategis, Pemilu 2024 Berkeadaban Salah Satunya Kredit Foto: PP 'Aisyiyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Jelang Muktamar ke-48 'Aisyiyah pada November 2022 mendatang, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah telah menyusun sepuluh isu-isu strategi yang akan diusung dalam Muktamar.

"Isu strategis adalah isu-isu yang harus segera direspons dan dampaknya luas," terang Siti Noordjannah Djohantini selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

Baca Juga: KemenKopUKM Dukung Gerakan Pemberdayaan Wirausaha Perempuan PP 'Aisyiyah

Nantinya sembilan isu strategis ini juga menjadi bagian dari rekomendasi 'Aisyiyah kepada pemerintah.

"'Aisyiyah akan mendorong agar isu-isu strategis ini menjadi isu proritas yang harus segera ditindaklanjuti," tegas Noordjannah. 

Kesembilan isu tersebut adalah penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa, penguatan perdamaian dan persatuan bangsa, pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif, optimalisasi pemanfaatan digital untuk atasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan, menguatkan literasi nasional, ketahanan keluarga basis kemajuan peradaban bangsa dan kemanusiaan semesta, penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi, penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim untuk perempuan dan anak, serta akses perlindungan bagi pekerja informal, dan penurunan angka stunting.

Baca Juga: Ditugaskan Jokowi, Prabowo Hadir dan Beri Sambutan di Acara Muktamar, Ini Pesan Prabowo!

Jelang Pemilu pada 2024, 'Aisyiyah juga menjadikan isu pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif sebagai salah satu dari isu strategis. Pemilu 2024 merupakan pemilihan serentak, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan daerah, hingga pemilihan kepala daerah. 

Menurut Noordjannah, sebagai sistem demokrasi untuk menjaring kepemimpinan di tingkat nasional maupun lokal, hendaknya pemilu dilakukan secara berkeadaban baik oleh semua pihak yang terlibat, baik itu penyelenggara, elit pemerintahan, partai politik, para calon, juga pemilih agar pemilu mendatang bisa mencerminkan kualitas demokrasi. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: