Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Keuangan Berkelanjutan di Agenda Prioritas G20, Ini Kata Bank Indonesia!

Keuangan Berkelanjutan di Agenda Prioritas G20, Ini Kata Bank Indonesia! Kredit Foto: Fajar Sulaiman
Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa keuangan berkelanjutan menjadi salah satu agenda prioritas dalam kepresidenan G20 Indonesia tahun ini. Destry mengatakan, masalah keuangan berkelanjutan dibahas dalam dua pengaturan.

Pertama, Dewan Stabilitas Keuangan berfokus pada ketahanan dan kemampuan sistem keuangan untuk mengelola risiko keuangan terkait iklim. Kedua, di bawah kelompok kerja keuangan berkelanjutan berfokus pada niat untuk mempromosikan dan mempercepat keuangan berkelanjutan menuju transisi ke ekonomi hijau.

Baca Juga: Bos BI Tetapkan 9 Pemimpin Baru BI, ini Dia Nama-namanya

"Salah satu stok utama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 Tahun 2021, tentang Carbon Pricing untuk mencapai target NDC yang akan menjadi landasan hukum bagi pembentukan carbon pricing, pajak dan perdagangan karbon di Indonesia," ujar Destry di dalam acara Mandiri Sustainability Forum 2022, Rabu (2/11/2022).

Sementara itu, kebijakan fiskal hijau, lanjutnya, akan memainkan peran penting dalam transisi iklim, kebijakan tersebut hanya dapat menutupi hingga 4% dari pembiayaan hijau yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, sektor keuangan harus meningkatkan pembiayaan hijau untuk mendukung transisi iklim dan sebagai strategi pembiayaan.

"Indonesia telah mengembangkan produk pembiayaan berkelanjutan, obligasi hijau dan sukuk hijau merupakan bagian dari instrumen yang dapat memberikan beberapa manfaat bagi penerbit dan investor," ujarnya.

Lebih lanjut, Destry menjelaskan bahwa dalam manfaat utamanya, sejak tahun 2018 pemerintah Indonesia telah menerbitkan lebih dari 5 miliar sukuk hijau global. Terlebih, di tahun ini pemerintah memiliki tonggak sejarah lain dengan menerbitkan obligasi SDG mata uang lokal pertama pada 25 Oktober, dengan basis masuk sekitar Rp2,2 triliun.

"Saya yakin penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan akan meningkat lebih jauh sejalan dengan upaya kami menuju keberlanjutan yang lebih bersih dalam ekonomi hijau," ucap Destry.

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: