Cepat Tanggap Menteri Basuki Tangani Longsoran dan Kecelakaan Sitinjau Lauik di Kota Padang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi dan Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi meninjau lokasi longsor di kawasan Sitinjau Lauik yang merupakan bagian ruas Jalan Nasional Kota Padang ke arah Solok, Rabu (2/11/2022).

Menteri Basuki mengatakan, kedatangannya ke Sumatera Barat kali ini adalah untuk memastikan bahwa longsor di Sitinjau Lauik ini dapat segera ditangani dengan baik. Kementerian PUPR akan fokus membenahi kondisi tebing yang longsor secara ofensif, bukan sekadar membersihkan material longsoran.

Baca Juga: Kementrian PUPR Dukung Pengembangan Sorgum di NTB

"Pertama kita lakukan dulu pemetaan secara detail. Kemungkinan besar ini karena air, bukan hanya hujan, tapi adanya kandungan air yang besar. Jadi kita perlu atur sistem drainasenya. Untuk dua bulan ini, saya minta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar untuk mendesain sehingga pada tahun 2023 bisa kita mulai tangani," kata Menteri Basuki dalam siaran pers, Rabu (2/11/2022).

Selain itu, Menteri Basuki minta Kepala BPJN Sumbar untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh hingga ke atas tebing untuk mengetahui penyebab longsor. "Tolong dicek kondisi bagian atas terlebih dulu untuk tahu penyebab longsornya. Jangan hanya menggunakan drone. Lakukan inovasi terkait pencegahan agar tidak terjadi longsoran, seperti pemasangan jaring dan penghijauan/vegetasi," kata Menteri Basuki.

Sementara itu, terkait rencana pembangunan Fly Over di Sitinjau Lauik yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan di jalur ekstrem akibat tikungan yang tajam, Menteri Basuki mengatakan mendukung rencana tersebut.

"Kementerian PUPR mendukung usulan masyarakat Sumbar untuk pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Insyaallah akan kita bangun dengan prioritas pada Panorama 1, sedangkan Panorama 2 kita tangani parsial dengan perbaikan geometri jalan. Seluruh desain harus kita review dulu, sedangkan persoalan perizinan dan lahan akan diselesaikan Pemda," ujar Menteri Basuki.

Skema pembangunan yang saat ini sedang dalam proses penelaahan adalah melalui Kerjasama Pemerintah dan Bahan Usaha (KPBU) dan diharapkan bisa segera dimulai konstruksinya pada tahun 2023.