Penghuni Apartemen Ini Ingin Mengaku ke Budi: Keputusan Anies Semasa Masih Gubernur Sangat Tidak Wajar

"Untuk itu, kita akan berusaha untuk mengadakan audiensi dengan bapak Heru Budi Harotono selaku Pj Gubernur DKI Jakarta," ucapnya.

Hery juga mengatakan dengan dikeluarkannya SK Gubernur dua hari sebelum masa Jabatan Anies berakhir, terjadi kekisruhan di tempat tinggalnya. Sebagian warga enggan memenuhi kewajibannya karena pihak pengurus tidak memiliki kekuatan hukum.

Baca Juga: Blunder! Ade Armando Sebut Dirinya Anti Politik Identitas, Malah Serang Anies Baswedan Sambil Bawa-bawa Umat Kristen

"PPRS Campuran merupakan badan hukum dengan tercatat di notaris. Namun, dengan SK Gubernur no 1047, otomatis menghapus status badan hukum itu sendiri. Akibatnya, banyak hal yang terbengkalai," ucap Hery.