Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah soal alasan belum terlaksananya deklarasi Koalisi Perubahan direspons Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Sebelumnya, Fahri menyebut bahwa batalnya deklarasi koalisi antara NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada momen Hari Pahlawan, Kamis (10/10), itu karena belum adanya kesepakatan antarbandar.
Surya Paloh lantas mempertanyakan istilah 'bandar' yang disampaikan Fahri Hamzah. "Bandar apa itu?" ujar Surya Paloh seusai menghadiri perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).
Bos Media Group itu melanjutkan komentarnya dengan menyinggung soal Ferdy Sambo, mantan perwira Polri yang menjadi terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
"Yang sudah jelas memang Sambo sudah ditangkap," ucapnya.
Meski demikian, mantan politikus Partai Golkar itu meminta isu bandar tersebut dibuka sejelas-jelasnya. Surya Paloh menegaskan pihaknya tidak ingin terkejut. "Saya amat sangat terbuka siapa saja yang mau mendanai ini (Koalisi Perubahan), coba kasih tahu, sebut yang jelas," ujar Surya Paloh.
Fahri Hamzah dalam sebuah diskusi Totak Politik menyatakan rencana deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November sudah gagal gara-gara bandar belum sepakat. "Sudahlah, kita, kan, sudah tahu semua, kan, bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen (syarat presidential threshold) belum terkumpul, ya gagal," ujar Fahri dalam diskusi yang ditayangkan di YouTube itu.
Adapun Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan parpolnya belum mau mengikuti deklarasi koalisi yang diinisiasi Partai NasDem itu. Mardani beralasan PKS mengendus keberadaan bandar di belakang gerakan untuk membentuk Koalisi Perubahan yang bakal mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Baca Juga: Jokowi Gak Dateng ke Acara NasDem Itu Hal Bagus: Nanti Bisa Saja Blunder Pidatonya
"Kami lagi lawan oligarki. Ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kami. Makanya kami sedang menggalang format gerakan," kata Mardani Ali Sera dalam diskusi bertajuk Menakar Proses Kandidat Capres 2024 dan Siapa Paling Berpeluang? di Kantor KMI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11).
Legislator PKS di DPR itu menjelaskan semua rencana politik pasti akan terganggu jika ada pihak luar yang masuk dan membawa bantuan. "Sekali menerima bantuan dari semua freelance, pasti nanti akan terganggu. Enggak ada yang enggak, oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan," tutur Mardani.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum