Buka Sesi III KTT G20, Jokowi Dorong Pemerataan Infrastruktur Digital di Indonesia
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 hari kedua dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (16/11/2022). Dalam pertemuan sesi ketiga ini, negara-negara G20 membahas mengenai transformasi ekonomi digital.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mendorong negara-negara anggota G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi global melalui transformasi digital. Dia menilai ekonomi digital menjadi salah satu kunci masa depan ekonomi dunia sebagai pilar ketahanan di masa pandemi yang memberikan kontribusi sebesar 15,5 persen dari PDB global.
Baca Juga: Kominfo: Soal Transformasi Digital, Indonesia Tak Kalah dengan Anggota G20 yang Lain
"Di bawah Presidensial Indonesia Digital ekonomi working group sudah mulai berjalan. Tahun ini G20 juga mendorong pengembangan startup potensial melalui digital innovation network," kata Jokowi dalam pembukaan pertemuan ketiga KTT G20, di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Rabu (15/11/2022).
Jokowi menjabarkan terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam menuju transformasi digital. Pertama, kesetaraan akses digital 2,9 miliar dolar AS penduduk dunia belum terhubung ke internet termasuk 73 persen penduduk negara kurang berkembang.
Jokowi menyebut Infrastruktur digital saat ini belum merata. Ia mengungkapkan masih ada sebanyak 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel, sehingga ketimpangan ini harus segera kita perbaiki.
"G20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua," ungkap Jokowi.
Jokowi kemudian menjelaskan mengenai literasi digital. Ia menilai melek digital bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Literasi digital, lanjut Jokowi, harus menjangkau semua agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan.
"G20 harus dapat menggerakkan kerja sama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang," turur Presiden RI.
Baca Juga: Momen Presiden Jokowi Ajak Pemimpin Negara G20 Keliling Tahura
Kemudian menciptakan lingkungan digital yang aman. Karena menurutnya, adanya hoaks dan perundungan cyber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Tidak hanya itu, kebocoran data akibat kejahatan cyber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar AS pada 2024
"Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui kata pengelola digital global," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: