Heru Budi Hartono Hapus Anggaran Track Sepeda di Jakarta Diganti dengan Tempat Parkir di Glodok

Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ini kembali menuai kontroversi dari keputusan yang dibuatnya.

Diketahui, gubernur pengganti Anies Baswedan ini akan memangkas anggaran jalur sepeda di DKI Jakarta dan menggantinya dengan pembuatan tempat parkir di Glodok.

Hal ini disampaikan oleh Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute. 

Baca Juga: Bukan Pertemuan Sembarangan! Pengamat Sebut antara Anies Baswedan dan Gibran Anaknya Jokowi Punya Agenda Besar, Siap-siap Aja!

“Heru tidak mempunyai legitimasi secara demokratis. Tidak punya janji kampanye dan diskursus publik untuk setiap kebijakan yang dibuatnya. Ini sangat bertentangan dengan etika demokrasi” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/22). 

Achmad mengatakan, Heru mengusulkan pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda semula dianggarkan dalam RAPBD 2023 sebesar Rp38 miliar kemudian diusulkan untuk dinolkan. 

“Sementara data Dishub DKI pada 2005 menunjukkan hanya 47 orang yang menggunakan sepeda per hari. Namun jumlahnya melonjak hingga 3.000 orang per hari setelah ada jalur sepeda. Pada Agustus 2022, jumlah pesepeda mencapai 4.000 orang per hari,” kata dia.

Jika melihat frame besarnya sebetulnya banyak kemanfaatan yang bisa dicapai dari pembuatan jalur ini. Pertama transformasi jalan yang mendukung pejalan kaki dan sepeda maka akan sangat mengurangi polusi udara akibat emisi karbon yang berasal dari kendaraan. 

Baca Juga: AHY Dapat Tawaran Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Posisi Anies Baswedan Makin Mengkhawatirkan

“Manfaat besar yang kedua adalah merubah habit yang lebih sehat bagi masyarakat melalui bersepeda, ini tentunya hal yang penting,” kata dia. 

“Sebuah kekonyolan RAPBD jalur sepeda ini diganti dengan pembuatan tempat parkir di Glodok sebesar Rp. 55,6 milyar,” tambahnya. 

Ini menurut Achmad sangat bertolak belakang dengan tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurai kemacetan malah penggunaan kendaraan pribadi ini semakin difasilitasi.

“Pembuatan jalur sepeda tersebut dianggap pemborosan sementara dianggarkan untuk pemberian 7 item hibah baru di Dishub DKI senilai Rp 409 miliar,” ungkapnya. 

“Dana itu rencananya dipakai untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan polisi dan TNI yang semestinya diajukan sendiri oleh masing-masing institusi tersebut di koridornya,” jelasnya. 

Baca Juga: Gibran Mau Belajar ke Anies Baswedan Biar Bisa Jadi Gubernur Sukses, Said Abdullah: Kenapa Gak ke Bapaknya Aja?

Sementara anggaran PSO Transjakarta yang semula diusulkan Rp 4,24 triliun turun menjadi Rp 3,5 triliun. 

Belum lagi mengembalikan program naturalisasi sungai yang memperlambat aliran sungai dan menambah daya resap air menjadi normalisasi sungai yang justru mempercepat dan mengurangi penyerapan air sungai sehingga akan meningkatkan resiko banjir.

Pergantian-pergantian program dan anggaran ini ungkap Achmad justru akan mengembalikan DKI Jakarta kemasa lalu. Keberhasilan yang sudah diraih menjadi rusak.