Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Heboh GPK dan PPP Deklarasi Anies Capres 2024, Ternyata Cuma Oknum: 'Kami Sama Sekali Tidak Terlibat'

Heboh GPK dan PPP Deklarasi Anies Capres 2024, Ternyata Cuma Oknum: 'Kami Sama Sekali Tidak Terlibat' Kredit Foto: Twitter/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Deklarasi yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Kabah (GPK) mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 sempat menghebohkan. Hal ini karena GPK diketahui memiliki keterkaitan dengan PPP.

Deklarasi yang digelar di Grand Pasific Jalan Magelang, Yogyakarta pada Rabu (16/11/2022) ini kemudian dibantah oleh Ketua Umum GPK Pusat, Imam Fauzan.

Baca Juga: Kader Terang-terangan Dukung Anies Baswedan, PPP Angkat Suara: Bukan Partai!

"Deklarasi ini tidak ada dari GPK dan PPP. Hanya oknum yang membawa nama kami. Lagi pula sampai hari ini GPK sama sekali belum memutuskan bakal mendukung calon presiden (capres) siapa," ujar Imam Fauzan, di Kantor DPW PPP Yogyakarta.

Imam menjelaskan, terkait capres cawapres, masih menunggu keputusan dari DPP PPP. Sebab, saat ini PPP pusat masih terus menampung segala aspirasi dari akar rumput.

"Kami di DPP, DPW, dan DPC juga sama sekali tidak terlibat di acara Grand Pacific. Kalau ada aspirasi akar rumput akan ditampung oleh DPP PPP. Namun apa pun keputusannya sesuai aspirasi atau tidak, kami tetap mendukung karena GPK selalu satu garis lurus," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Yogyakarta, M Yazid menyebut forum deklarasi capres Anies Baswedan berada di luar area PPP. Dia pun meminta agar PPP tidak lagi diklaim soal deklarasi tersebut.

Baca Juga: Lampu Hijau untuk Anies Baswedan! PPP Sedang Pertimbangkan Dukung Dirinya dalam Pilpres 2024

"Kami tidak ada hubungannya sama sekali dengan Forum Kabah Membangun (FKM). Kalau memberi masukan silakan, tapi jangan mengklaim massa kami. Ini jelas tidak ada hubungannya, mereka di luar area dan ranah kami," tegas Yazid.

Terkait pencapresan, Yazid menuturkan daerah berhak mengusulkan, namun kewenangan tetap berada di pusat.

"Secara struktural, kami akan konsentrasi pemenangan pemilihan legislatif pada Pemilu 2024," seru Yazid.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: