Jokowi | Kredit Foto: Twitter Jhon Sitorus
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan kriteria capres yang dikemukakan Presiden Joko Widodo tampaknya sudah menyinggung petinggi PDIP.
"Ketersinggungan kader PDIP itu kiranya wajar karena Jokowi dinilai sudah melampaui kewenangan sebagai kader PDIP," kata Jamiluddin.
Ia menilai hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang punya kewenangan menentukan capres.
"Karena itu, tidak ada kader PDIP yang boleh menyampaikan capres, apalagi sudah mengarah kepada sosok tertentu. Hal itu dinilai sudah melanggar kesepakatan di internal PDIP," jelasnya.
"Selain itu, sebagai presiden Jokowi juga terlalu sering berbicara capres. Sebagai presiden, Jokowi terkesan sudah mengambil peran partai politik, khususnya Ketua Umum partai," terangnya.
Ia menilai hal demikian kurang baik karena bukan fungsi dan tugas presiden. Presiden idealnya secara terbuka tidak berpihak kepada salah satu bakal capres.
"Untuk itu, Jokowi perlu belajar kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi capres. Pada Pilpres 2014, SBY tidak memihak kepada pasangan capres," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
