Refly Harun Sebut Alasan Presiden Jokowi Tutupi Kasus KM 50, Ijazah Palsu, Sampai Masalah IKN

Pakar hukum Refly Harun menyoroti sejumlah manuver yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi jelang berakhir masa jabatannya sebagai Presiden RI.

Refly lantas mengungkap beberapa alasan lain Jokowi bersikeras mempertahankan pengaruh politiknya. Seperti untuk menutupi kasus KM 50, isu ijazah palsu, sampai IKN.

"Kalau kita bicara agenda seperti KM 50, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan Istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini tapi kemudian tidak ditindaklanjuti," beber Refly.

Ia bahkan membandingkan sikap Jokowi ketika menanggapi kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa pendukung Arema FC.

Baca Juga: Loyalis Geram, Lihat Gimana Anies Baswedan Coba Dijegal Jadi Next Jokowi: Dari Fitnah Korupsi...

Pasalnya Jokowi dinilai sangat reaktif dan langsung memberi instruksi khusus di kedua kasus tersebut.

"Yang kedua isu ijazah palsu sampai sekarang belum diklarifikasi, kita belum tahu kebenaran substantifnya," ujar Refly.

"Selanjutnya adalah IKN, seandainya tidak dilanjutkan oleh rezim yang baru. Kalau rezimnya pro Jokowi atau boneka Jokowi, dia punya jaminan untuk dilanjutkan," sambungnya, yang kemudian mengungkit potensi tindak pidana korupsi dalam megaproyek tersebut.

Sementara masalah terakhir yang diungkit Refly adalah proyek mangkrak kereta cepat. "Yang awalnya Keppres-nya business to business, tapi sekarang penggunaan uang APBN untuk membiayai," tandasnya.

Menurut Refly, alasan-alasan yang dikemukakannya masuk akal. Ia berpendapat Jokowi memiliki banyak sekali kepentingan sehingga saat ini terus berusaha memelihara kekuatan politiknya, seperti dengan para buzzer hingga relawan.

Baca Juga: Fadli Zon Sebut Endorse dari Presiden Jokowi Sangat Dinantikan Prabowo Subianto

Dirinya pun tak hanya curiga kepala negara tersebut mau mencegah Anies Baswedan menjadi penerusnya, tetapi juga menempatkan Gibran Rakabuming di DKI Jakarta.