Anggaran Ketahanan Pangan di APBN 2023 Sangat Kecil, Pengamat Sebut Masa Resesi Bakal Banyak yang Kelaparan di Indonesia

Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal dana anggaran pangan Indonesia yang rendah. 

“Dampak resesi ekonomi ke depan akan dimana semua negara akan terkena dampak sehingga diprediksi negara-negara yang biasa ekspor pangan akan mengurangi bahkan menahan komoditasnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai langkah mengatasi krisis pangan,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Jumat (02/12/22).

Sehingga Indonesia kata dia harus bersiap dengan kemungkinan terjadinya permasalahan impor pangan.

Baca Juga: Lihat Kurikulum Pendidikan, Jokowi Didorong Segera Muat Isu Perubahan Iklim, Apa Alasannya?

“Dengan demikian pemerintah harus menyiapkan alokasi anggaran yang besar untuk membiayai program ketahanan pangan. Tapi sayang sekali alokasi anggaran untuk ketahanan pangan ini yang paling kecil. Hal ini beresiko akan ada banyak masyarakat yang akan kelaparan tahun depan,” kata Achmad.

Hal ini kata Achmad sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa alokasi ketahanan pangan Rp 104,2 triliun. 

“Sementara untuk pendidikan sebesar Rp 612,2 triliun (alokasi terbesar di APBN), perlindungan sosial dengan besaran Rp 476 triliun, bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi sebesar Rp 341,3 triliun, kesehatan Rp 178,7 triliun, alokasi ke infrastruktur Rp 392,1 triliun, serta pertahanan keamanan TNI Polri sebesar Rp 316,9 triliun,” ungkap dia.

Postur anggaran ini menurut Achmad dikhawatirkan tidak mampu menjawab permasalahan besar yang akan dihadapi di tahun 2023. 

Sebab, kondisi geopolitik yang tidak kondusif yang dipicu oleh konflik Rusia dan Ukraina juga di beberapa negara lainnya telah menimbulkan inflasi global yang tinggi. 

Baca Juga: Nilai Manuver Endorsan Jokowi Cuma Gimik Belaka, Elite NasDem: Itu Hiburan Menarik Buat Masyarakat

“Krisis pangan dan energi akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat dunia. Belum lagi badai PHK yang akan semakin menggila yang harus bisa segera diantisipasi dari saat ini karena sudah mulai terjadi,” ungkapnya.

“Untuk itu pemerintah harus sabar, menahan diri dengan menangguhkan infrastruktur prioritas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi serta ketahanan pangan dan energi,” katanya. 

Khususnya menurut Achmad adalah megaproyek IKN hanya akan menjadi penghambat dalam menjaga kestabilan saat resesi ekonomi melanda. 

Baca Juga: Nilai Manuver Endorsan Jokowi Cuma Gimik Belaka, Elite NasDem: Itu Hiburan Menarik Buat Masyarakat

“Apalagi belum ada investor yang tertarik dengan proyek ini. Tapi entah bagaimana pemerintah masih terus memaksakan diri,” katanya.