Investor Ditargetkan Masuk Proyek IKN pada Kuartal Kedua 2023

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berharap para investor dalam negeri dan internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada kuartal kedua 2023.

Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan fokus pada pengembangan KIPP untuk perkantoran. "Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik Kemenpupera maupun Otorita IKN.

Kemenpupera sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Pasalnya anggaran untuk IKN hanya sekitar 20%-30% yang dibiayai oleh APBN.

Sementara itu, sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Yang 20%-30% inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," kata Basuki.

Baca Juga: Permintaan Investasi ke Proyek IKN Nusantara Diklaim Lampaui Batas

Sebelumnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengungkapkan permintaan investasi ke proyek pembangunan IKN mencapai 39 kali lipat dari kapasitas yang tersedia.

“Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat dari para investor yang menghubungi kami, sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat, dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini,” ujar Bambang.

Dia menambahkan, tahap pertama yang disiapkan untuk menarik minat investasi ialah pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang meliputi Istana Presiden dan Wakil Presiden serta kantor-kantor kementrian/lembaga . “Itu istilahnya 1A. Sekarang kita buka lagi di 1B dan 1C,” tegasnya.