Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Lihat Gimana Jubir Kemenkeu Respons Bupati Meranti, Demokrat: Wajar Dia Maki Pemerintahan Jokowi...

Lihat Gimana Jubir Kemenkeu Respons Bupati Meranti, Demokrat: Wajar Dia Maki Pemerintahan Jokowi... Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Demokrat, Taufik Rendusara menyoroti bagaimana polemik dari pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil.

Dirinya keheranan dengan klarifikasi yang diberikan oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas hal tersebut.

Baca Juga: Banjir Kritikan Seusai Kuliti Habis Pemerintahan Jokowi, Bupati Meranti: Saya Ingin Masyarakat...

Kemenkeu sendiri meminta Adil tersebut untuk segera meminta maaf demi tak menimbulkan persepsi sesat di masyarakat.

Hal ini membuat Taufik menilai bahwa wajar saja kepala daerah tersebut memberikan kritik pedas untuk pemerintahan Jokowi.

“Wajar kepala daerah marah bahkan maki-maki pemerintah pusat jika pemerataan pembangunan dirasakannya tak adil,” ujarnya, Senin (12/12/2022).

Ia melanjutkan, yang dimaki sebenarnya bukan pegawai.

Baca Juga: Tak Bisa Cuek Lagi, Kini Jokowi Harus Hadapi Ultimatum Bupati Meranti: Ini Kemarahan Sosial...

“Dan yang dimaki-maki bukan pegawai. At least jubir gak usah bawa-bawa pegawai lain dalam pusaran jika merasa dirinya bagian yang dimaki-maki,” ungkapnya.

“Telen saja toh sudah makan uang rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga: 'Eneg Lihat Bapak', Lihat Kegeraman Bupati Meranti Sama Pemerintahan Jokowi: 41 Ribu Pengangguran...

Sebelumnya, Stafsus Kemenkeu Prastowo Yustinus melalui video klarifikasinya menjelaskan duduk perkara Kemenkeu dan Bupati Meranti.

Di akhir video, Prastowo memberi singal agar Muhammad Adil sebagai bupati yang sebelumnya menyebut Kemenkeu diisi iblis memberi klarikasi.

Baca Juga: Bawa Jajaran Jokowi, Geramnya Elite Megawati Dengar Ultimatum Bupati Meranti: Jangan Merusak...

“Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil, agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifiksi. Agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: