Heboh Angkat Senjata dan Pisahkan Diri ke Negara Lain, Respons Kemenkeu Disebut Arogan Terkait Bupati Meranti, Simak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya. Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.

Menanggapi hal ini, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Achmad menyoroti soal respons Kemenkeu lewat Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo. Meski membeberkan beberapa data, Achmad menilai respons tersebut cenderung Arogan.

“Tetapi bantahan itu kesannya Kemenkeu jadi arogan,” jelas Achmad melalui kanal Youtube-nya, dikutip Rabu (14/12/22).

Baca Juga: Ancam Angkat Senjata Sampai Eneg Lihat Orang Kemenkeu, Ternyata Bupati Meranti Juga Berani 'Ribut' dengan Gubernur dan Menterinya Jokowi!

Hal itu Achmad utarakan berkaitan dengan respons Yustinus yang menurutnya justru menyerang sosok Bupati Meranti dengan menuding daya serap rendah dll sehingga Meranti jadi daerah miskin seperti yang dikeluhkan.

Menurut Achmad, Kemenkeu tidak menangkap esensi dari keluhan Bupati Meranti yang berujung pada kehebohan akhir-akhir ini.

“Sebagai seorang politisi dia harus mendeliver programnya pada masyarakat, sementara program yang dia janjikan tidak bisa berjalan kalau dia tidak punya anggaran mencukupi di APBD nya, dan salah satu pendapatan APBD itu dana transfer daerah, dana bagi hasil migas, nah ini yang dia protes mengapa jumlah menurun,” ujarnya.

“Bukan dana bagi hasil secara keseluruhan tetapi khusus yang migas itu. Padahal menurut dia klaimnya bahwa wilayahnya dia jumlah minyak yang diambil itu meningkat terus, harga dolar juga meningkat dan BBM dalam negeri meningkat kok daerah malah nggak dapat hasilnya, kan itu esensi pertanyaannya,” tambahnya.