Pemindahan IKN Tak Layak Dilakukan, Pakar: Ada Malaysia dan Brunei, Jika Dua Negara Itu Menyerang...

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyebut bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser tidak layak dilakukan dalam waktu dekat. 

"Dari hari pertama kita beragumen bahwa pemindahan ibu kota itu tidak layak dilakukan dalam waktu dekat ini," ujar Achmad dikutip dari laman YouTube Pribadinya, Jumat (23/12/2022). 

Achmad mengatakan alasan daripada pemindahan IKN yang tidak layak tersebut lantaran lokasinya yang berada di Kalimantan dan rentan akan serangan negara lain. 

Baca Juga: IKN Disebut Bakal Jadi Beban Buat Presiden Pemenang Pilpres 2024, Kenapa?

Menurutnya, alasannya sederhana karena letak ibu kota baru ini di pulau Kalimantan, di mana di pulau Kalimantan ada negara tetangga yang langsung berbatasan darat dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. 

"Ada Malaysia dan Brunei, dan kalau seandainya dua negara itu menyerang ibu kota negara itu sangat mudah sekali melalui jalan darat. Beda dengan di Pulau Jawa, di mana satu pulau ini kita semua adalah NKRI sehingga kita bisa mempertahankan Pulau Jawa dengan segala kekuatan," ujarnya. 

Lanjutnya, pemindahan ibu kota ini dari awal sudah terlihat memaksakan diri sehingga menimbulkan adanya suatu kerentanan dan adanya suatu ancaman serius kalau kita memindahkan ibu kota. 

Selain itu, kondisi konflik geopolitik antara Timur dan Barat ini semakin runcing. Terakhir, Joe Biden mengundang Zelenski ke Washington di white House, dan itu menunjukan satu babak baru.

"Artinya pertahanan Amerika, terutama perlindungan pertahanan udara Amerika akan diberikan kepada Ukraina sehingga dia mendapatkan pertahanan udara, sebetulnya rusia sudah mengingatkan langkah ini langkah berbahaya, kalau biden tetap memberikan sistem udaranya ke Ukraina ini menunjukan rusia tidak akan main-main dengan barat," ungkapnya. 

"Itu sudah disampaikan dengan tegas dua bulan lalu tapi kemudian biden tidak mengindahkan artinya kita memprediksi akan ada ketegangan baru antara barat (nato bersama Amerika) dan juga timur (Rusia, China, Korut)," imbuhnya.