Pemerintah Dukung Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Begini Mekanismenya!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan dukungannya dalam mendorong program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, program pembiayaan perumahan dapat mendorong keterjangkauan masyarakat untuk punya hunian layak.

Baca Juga: Pembangunan Hunian Sementara Cilacap Ditargetkan Rampung 2023

"Salah satu program strategis yang dikembangkan pemerintah adalah fasilitas Pembiayaan Sewa Beli atau Rent to Own," kata Herry, dalam keterangan resmi, Jumat (23/12/2022).

Program yang dimaksud pemerintah itu merupakan inisiasi dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Proline Finance, dan Pinhome dalam memberikan akses luas pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap.

"(Program ini) diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga sebagai solusi permasalahan backlog kepemilikan rumah," tutur Herry.

Melalui program ini, masyarakat mempunyai akses baru sebagai alternatif pemilikan rumah yang terjangkau untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui beberapa langkah yang cukup mudah. "Pertama, dimulai dengan masyarakat menentukan rumah idaman yang ingin dimiliki, kemudian akan dilakukan inspeksi terhadap legalitas rumah tersebut," katanya.

Langkah kedua, masyarakat mengirimkan dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, bukti penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya untuk dilakukan analisis kelayakan pembiayaan. Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat karena dalam proses analisis akan lebih mempertimbangkan seberapa besar keinginan nasabah untuk menyewa, menempati, dan memiliki rumah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyampaikan, melalui program itu, diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan signifikan. "Terutama, dalam meningkatkan volume penyaluran pembiayaan perumahan dan pemenuhan backlog perumahan, maupun pemulihan ekonomi nasional," ungkap Ananta.