Sebut Bisa Jadi 'Teror Transportasi di Masa Mendatang', Demokrat Kritik Proyek Kereta Cepat: Jadi Beban Presiden setelah Jokowi

"Beban pembiayaan yang begitu membengkak, diperburuk lagi dengan akting para pelaksana proyek yang dituntut untuk segera mengejar target penggunaan kereta cepat yang harus segera dicapai di tahun 2023," ujar Willem.

"Hal ini, tidak lain bertujuan untuk mempercepat manfaat politis sebelum masa tugas kepresidenan tuntas di tahun 2024," sambungnya.

Baca Juga: Bahkan Tak Disetujui 3 Politikus Senior, Jokowi Ngotot Masukkan Luhut ke Kabinetnya karena Kenal Sudah Lama

Demi mengejar pencapaian politis tersebut, para insinyur dipaksakan untuk mengejar waktu tersebut sehingga tanpa disadari, berbagai aspek yang menjadi standar engineering dan keselamatan justru terabaikan.

"Padahal, penggunaan kereta cepat tersebut akan melibatkan jutaan pengguna transportasi di Jabar-DKI Jakarta. Pengabaian standar engineering dan keselamatan bagi pengguna kereta cepat ini dapat menjadi bom waktu dan teror transportasi di masa-masa mendatang," ujar Willem.