Koar-koar Anti-Oligarki, Banyak Pihak Dibuat Bingung dengan Sikap Anies Baswedan: Kalau Mau Berpahala, Nggak Usah Dosanya Ikut Diborong

Pro dan kontra mengiringi kegiatan safari politik bakal capres dari Partai NasDem, Anies Baswedan, ke sejumlah wilayah. Apalagi, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terekam mengunjungi salah satu tempat dengan menaiki pesawat pribadi alias private jet.

Tak pelak Anies menjadi bulan-bulanan karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip yang selama ini digaungkan, yakni anti-oligarki. Bahkan Direktur Cyrus Network, Hasan Nasbi, pernah mengkritik Anies dan kubunya tidak konsisten dengan narasi mereka.

Baca Juga: Kalahkan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Dinilai Paling Pas Gandeng Khofifah Indar Parawansa

"Jadi (naik) private jet itu masuk akal aja, asal jangan diborong semua. Anti-oligarki iya, terus naik private jet juga iya, itu kan nggak nyambung," kata Hasan di kanal YouTube Total Politik, dikutip pada Minggu (25/12/2022).

"Satu aja dipilih. Nggak apa-apa kita pilih naik private jet, tapi nggak usah keluar narasi anti-oligarki. Ini maunya diborong semua. Kalau kita mau berpahala, pahala aja, nggak usah dosanya diborong semua," lanjutnya.

Kini narasi kubu Anies anti-oligarki makin dipertanyakan publik setelah politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai kaum oligarki juga seperti WNI lain. Partai Demokrat sendiri sedang dalam penjajakan membentuk koalisi untuk mengusung Anies.

Lewat tayangan Adu Perspektif di kanal YouTube Total Politik, Jansen menilai tidak ada yang salah dengan keberadaan dan kontribusi kaum oligarki. Namun, negara jangan sampai tunduk terhadap kaum super kaya tersebut.

"Yang penting begini pemerintahan itu sebenarnya, jangan sampai kemudian oligarki posisinya di atas negara, itu sebenarnya," tegas Jansen dalam potongan video pernyataannya yang diviralkan akun Twitter @alex_tham878.

"Oligarki itu juga bagian dari Warga Negara Indonesia, kalau kita mau fair pengusaha itu. Tapi (mereka) harus diatur oleh regulator, negara ini," sambungnya.

Menurut Jansen, permasalahan saat ini adalah pemerintah yang dinilai terlalu tunduk kepada kaum oligarki sehingga berujung membuat sederet kebijakan yang tidak prorakyat.