Giliran PDIP dan NasDem Saling Serang Gegara Urusan Reshuffle Menteri Jokowi, Eh PKB Ikut Memanasi
Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Irma mengklaim, masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya. "Tidak paripurna memang, karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif," imbuhnya.
Sebagai pihak yang memerhatikan pertanian dan kehutanan, Irma mengaku tidak melihat ada celah yang bisa disebut kinerja Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya harus dievaluasi. "Jika akhirnya keduanya di-reshuffle, menurut saya itu pasti karena sebab yang lainnya. Pasti bukan karena kinerja! Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program Pemerintah, program Presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah Presiden," ucapnya.
Dia lalu menyerang balik PDIP. Kata Irma, jika ada menteri yang perlu dievalusi, justru Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang berasal dari PDIP. "Justeru kemensos yang harus diaudit terkait pemerima bantuan tidak tepat sasaran," cetusnya.
Di tengah perseteruan PDIP-NasDem ini, elite PKB Daniel Johan ikut memanasi. Dia memberi bocoran bahwa Jokowi akan melakukan perombakan kabinet pada Januari mendatang.
"Dengarnya Januari. Tapi kita lihat saja dan serahkan sepenuhnya ke Presiden," ucap Daniel Johan, yang juga rekan sekoalisi PDIP dan NasDem di koalisi pendukung pemerintah.
Kendati demikian, anak buah Muhaimin Iskandar ini enggan membocorkan kursi siapa yang akan dicopot. Yang pasti, ia yakin bahwa menteri-menteri dari PKB akan aman dari reshuffle ini.
"Saya belum dengar kepastian siapa saja, isunya ada yang diganti, ada pula yang reposisi. Insya Allah, PKB aman," ucapnya.
Wakil ketua Komisi IV DPR itu lalu menyinggung kinerja menteri di bidang pangan dan ekonomi. Dia menilai, kinerja menteri di posisi tersebut belum maksimal. "Padahal, urusan pangan dan ekonomi sangat penting," ucapnya.
Kemungkinan akan dilakukannya reshuffle ini menambah daftar panjang merenggangnya relasi NasDem dan Jokowi pascadeklarasi pencapresan Anies.
Sebelumnya, Jokowi juga tidak menghadiri HUT NasDem, bahkan ucapan video yang sempat dijanjikan tak kunjung tiba. Tak cuma Jokowi, Ketum NasDem Surya Paloh juga ditengarai menunjukkan gelagat yang sama. Salah satunya, ketika ia memilih tidak hadir di acara pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, pisah adalah keputusan terbaik untuk NasDem maupun Jokowi saat ini. Agar tidak serba tanggung. Sebab, bagaimana pun, Anies di mata publik adalah antitesa Jokowi.
"Khususnya bagi NasDem, sudah sepatutnya keluar. Sebab, jika tidak, akan serba tanggung. Dukung Jokowi tanggung, kampanye Anies juga tanggung," kata Ray, tadi malam.
Ia memprediksi, tidak akan ada gonjang-ganjing yang cukup berarti jika NasDem didepak dari kabinet. Meskipun, ia berharap Jokowi tetap mempertahankan menteri dari NasDem yang berkinerja baik.
"Saya rasa cukup 2 menteri, 1 menteri dipertahankan. Tentu yang berprestasi dan diakui kinerjanya di dalam dan luar negeri. Mentan dan Menkominfo itu layak dikeluarkan. Nggak usah lama-lama lah, Maret atau April sudah harus dilakukan Jokowi," sarannya.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesi Prof Maswadi Rauf menyayangkan jika reshuffle dilakukan atas pertimbangan politik semata, bukan kinerja. "Reshuffle itu harusnya bukan alat politik. Reshuffle itu diperlukan untuk memperbaiki kualitas, mengganti menteri yang tidak bagus atau cacat," kata Maswadi, ketika dikonfirmasi.
Ia khawatir jika reshuffle terjadi di sisa jabatan kurang dari 2 tahun lagi, tidak akan efektif. Karena menteri baru butuh waktu lagi untuk beradaptasi. "Apalagi jika yang baru masuk itu Ketum partai. Sebentar lagi udah nggak bisa apa-apa itu. Sibuk pemilu, pilpres," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
