Saking Fokusnya Bantu Presiden, Airlangga Lupa Tingkatkan Popularitasnya di Bursa Capres 2024

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, menyebut bahwa Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, terlalu fokus bekerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal tersebutlah yang membuat elektabilitas Airlangga selalu berada di posisi bawah.

Hal tersebut dia ungkap dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia bertema "Kinerja Presiden, Elektabilitas Bakal Capres dan Partai Jelang 2024" yang diikuti secara virtual pada Kamis (4/1/2023). Dalam survei tersebut, tercatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, termasuk di sektor perekonomian.

Baca Juga: Kembalinya Pak De Karwo Bakal Dongkrak Elektabilitas Golkar di Jatim

Nurul menyebut, Airlangga terlalu fokus sebagai menteri yang menyokong kebijakan-kebijakan Jokowi sehingga Airlangga lupa bekerja untuk menaikkan popularitasnya sebagai kandidat yang masuk dalam bursa capres 2024.

"Kondisi perekonomian itu cenderung puas. Ini tentu saja ada Menteri Koordinator Perekonomian yang sudah bekerja sangat keras untuk presiden, untuk masyarakat indonesia, sehingga beliau lupa bekerja untuk menaikkan popularitasnya," kata Nurul.

Dia mengaku paham kenapa nama Airlangga selalu berada di posisi terbawah bursa capres. Ketika beralih fokus dari Menko Perekonomian, lanjut Nurul, dia yakin elektabilitas dan popularitas Airlangga akan menunjukkan hasil positif.

"Presidensi G20 itu dianggap berhasil dan mendapat penilaian yang baik di mata internasional dan publik juga lebih mengenal tentang perekonomian dan keberhasilan Pak Jokowi. Jangan lupa, itu adalah keberhasilan dari ketua umum kami," katanya.

"Jadi paham betul kenapa belum mencuat (elektabilitasnya). Kami percaya bahwa waktu akan menjawab ketika fokusnya nanti akan beralih," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menuturkan bahwa 71,3 persen warga secara nasional mengaku puas dengan kinerja pemerintah. Mereka puas karena adanya program bantuan yang disalurkan pada rakyat kecil.

"Sejak tahun 2020 sampai sekarang, poin kepuasan paling tinggi bukan lagi masalah infrastruktur, tetapi masalah kebijakan pemerintah seperti sinterklas, bagi-bagi BLT," paparnya.