NasDem Jadi Target Reshuffle, Sinyal Koalisi Jokowi Sudah Tak Harmonis Lagi: Macam Terbelah Dua...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif menyoroti perkembangan dari isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo alias Jokowi jelang Pilpres 2024.

Dirinya menilai isu ini sebagai sesuatu yang sangat menarik, terutama dari kompleksitas serta sejumlah perbedaan dalam manuver reshuffle kali ini.

Baca Juga: Bawa-bawa Kinerja dan Loyalitas, Elite Megawati Makin Keras Desak NasDem Tinggalkan Kabinet Jokowi!

Menurutnya, reshuffle kali ini akan membuat perasaan serta Jokowi kalang kabut karena harus mempertimbangkan sejumlah hal krusial.

"Presiden Jokowi sering dihadapkan pada isu reshuffle kabinet. Kondisi ini yang membuat Presiden Jokowi berada pada posisi dilematis," kata Ikhwan kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Menurut Ikhwan, ada beberapa alasan Presiden Jokowi berada pada posisi yang cukup dilematis. Pertama, reshuffle kabinet harus berdasarkan pada faktor kinerja, bukan semata-mata power sharing.

"Reshuffle bisa saja terjadi ketika ada menteri yang nilai rapornya merah," ujarnya.

Namun, kali ini, menurut Ikhwan, rencana reshuffle kabinet lebih karena alasan power sharing, di mana muatan politisnya yang cukup kental dalam menyambut Pemilu 2024. Kondisinya sekarang partai politik pendukung pemerintah Jokowi dihadapkan pada isu ketidakharmonisan dalam mendukung kerja-kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kekuatan partai politik pendukung pemerintah Jokowi seolah-olah terbelah dua, yang satu melanjutkan titahnya Jokowi, yang lainnya membentuk kerja sama politik dengan partai politik yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah," katanya.

Terlebih, menurut Ikhwan, saat ini partai pendukung pemerintah yang terbelah dalam menghadapi konstelasi Pilpres 2024, salah satunya Partai Nasdem. Diketahui, saat ini Nasdem mulai menjalin hubungan dengan partai oposisi pemerintah seperti Demokrat dan PKS sebagai bagian dari penjajakan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

Di sisi lain, anggota koalisi partai yang pendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya di tambah jika ada kader partai lain yang keluar. Perebutan kursi menteri pun diprediksi akan mengguncang stabilitas politik di tengah hangatnya isu Pilpres 2024.

Baca Juga: Malaikat Jadi Iblis, Tuduhan Pedas Rizal Ramli Sampai Sulut Emosi Menterinya Jokowi: Gobloklah...

"Saya melihat adanya pergeseran kepentingan politik baru antara sesama partai politik pendukung pemerintah dalam menentukan figur capres di pilpres nantinya," katanya.