Jokowi Harus Ingat NasDem Punya Hak Mengusung, Pengamat: Kalau Dulu Dia Nggak Dukung, Situ Nggak Jadi Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan terus memberi kode akan dilakukannya reshuffle kabinet yang diduga menyasar kepada menteri-menteri Partai NasDem. Atas hal ini, Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mengungkap pendapatnya.

Ia menilai presiden perlu mendahulukan hak mengusung daripada hak prerogatif dalam perbincangan soal reshuffle menteri. Menurut Effendi, jika semua diskusi selalu mendahulukan hak prerogatif, maka tak perlu ada diskusi lebih lanjut.

Baca Juga: Cuma Bilang 'Tunggu Dulu' Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sedang Lancarkan Balas Dendam ke NasDem

Hak prerogatif presiden itu, kata Effendi, bisa terjadi kapan saja, baik minggu ini atau satu tahun kemudian. Lalu ia pun membahas soal hak mengusung dalam isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang juga perlu dipertimbangkan.

"Yang menarik tadi Gus Choi itu mengatakan satu yang penting salah satunya itu hak mengusung. Terutama karena diusulkan oleh partai politik dan ada presidential threshold," jelas Effendi dikutip Suara.com dari tayangan Indonesia Lawyers Club pada Senin (9/1/2023).

Baca Juga: Isu Reshuffle Cuma 'Cek Ombak', Pengamat: Jokowi Mau Lihat NasDem Goyah Apa Nggak

Effendi lalu menyampaikan bahwa dalam dua pemilu yang lalu, kebetulan tidak ada partai politik yang bisa sendiri. Hingga akhirnya, Jokowi di tahun 2014 kemarin membutuhkan Partai NasDem.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya konsultasi sebelum menunjuk menteri atau meminta menteri untuk reshuffle.