Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemda Perkuat Strategi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Wakil Presiden RI (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar memperkuat langkah strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik.

Terlebih, memasuki tahun politik di 2023 ini, Wapres pun berpesan kepada para kepala daerah dan Forkopimda untuk mengawal kehidupan demokrasi di setiap daerah yang sehat dan aman.

Baca Juga: Masih Mengancam, Maruf Amin Tegaskan Daerah Wajib Kendalikan Inflasi

"Saya harapkan pula melalui forum ini muncul komitmen yang kuat dari seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk mengawal kebijakan strategis pemerintah, khususnya penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengendalian inflasi," harap Wapres Ma'ruf Amin saat menghadiri secara daring penutupan acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/1/2023).

Ia menegaskan, inflasi yang rendah akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Oleh sebab itu, penting untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Tak lupa, Wapres pun memberi apresiasi kepada seluruh pihak termasuk para kepala daerah dan Forkopimda dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

"Saya mengapresiasi upaya yang tidak kenal lelah dari para Kepala Daerah dan Forkopimda, dalam memulihkan sosial ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi di daerah," ucapnya.

Baca Juga: Kapolri di Rakornas Forkopimda: Beri Pendampingan Penggunaan Anggaran ke Pemda Hingga Kawal Inflasi

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo melaporkan beberapa rumusan hasil Rakornas yang dibahas melalui diskusi panel para narasumber.

Dalam laporannya, Wempi menyebutkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengendalikan laju inflasi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan belanja daerah dan penggunaan produk dalam negeri.

"Kedua, mengoptimalkan belanja daerah untuk program padat karya hingga tingkat desa," sebutnya.

Adapun ketiga, tutur Wempi, adalah dengan menjaga harga barang dan jasa, khususnya bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

Baca Juga: Jokowi Beri Arahan dalam Rakornas Kepala Daerah, Ganjar: Akan Kami Bantu!

"Yang keempat, mendukung penuh gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," ungkapnya.

Kemudian yang kelima, sebut Wempi, adalah penguatan investasi dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam melalui digitalisasi untuk menciptakan ekosistem industri yang komprehensif, berdaya saing, dan efisien.

"Keenam, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) berbasis resiko yang mencakup penerbitan perizinan berusaha di semua sektor termasuk penanaman modal," urainya.

Baca Juga: Kendalikan Inflasi, Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Sering Cek Harga Komoditas di Pasar

Tidak hanya itu, menurut laporan Wempi, percepatan reformasi birokrasi di daerah, sinergi program pusat dan daerah, serta dukungan pembiayaan dalam penyediaan layanan transportasi juga perlu dilakukan.

"[Termasuk juga] pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur," pungkasnya.