Telak! Soal Bentrokan Berdarah di Morowali, PKS Sebut Pemerintah Lemah: Lembek kepada Investor China!
Kredit Foto: Http://pakmul.id/potret/
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyoroti soal bentrokan berdarah yang terjadi di Morowali yang melibatkan kelompok karyawan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Mulyanto menyoroti pemerintah yang menurutnya harus bisa tegas kepada PT GNI yang disinyalir tidak taat atau patuh soal keterbukaan data dan informasi operasional perusahaan yang juga diduga jadi bentrokan maut Sabtu (14/1/2023) lalu.
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (19/1/23).
Mulyanto juga meminta agar pemerintah mengusut tuntas masalah ini secara objektif sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.
Menurut Mulyanto, Pemerintah punya seperangkat alat dan kewenangan untuk bertindak tegas untuk melakukan hal yang diperlukan agar akar masalah bentrokan berdarah ini bisa terungkap dan dicarikan solusi, bukan sekadar mengeluarkan imbauan saja untuk koorperatif.
“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," singgung Mulyanto.
Dengan sikap yang ditunjukkan pemerintah sejauh ini terhadap insiden di Morawali ini, Mulaynto blak-blakan menyebut pemerintah terkesan tak berwibawa di hadapan perusahaan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement
