PKS Tegas Tolak Kenaikan Biaya Haji, Hanya Buat Resah Umat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid tegas menolak usulan kenaikan biaya haji 2023 yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (19/1). 

Wakil Ketua MPR itu mengatakan usulan biaya haji 2023 sebesar Rp 69 juta hanya membuat resah calon jemaah. Selain itu, Hidayat Nur Wahid menilai landasan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menentukan angka kenaikan biaya haji lemah. 

"Penyesuaiannya seharusnya berlandaskan perencanaan yang matang, asumsi-asumsi yang riil, dan maksimalisasi lobi dan koordinasi Kemenag dengan pihak Saudi juga dengan BPKH dan Komisi VIII DPR RI sehingga pembiayaan haji tetap mampu dijangkau para calon jemaah," katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/1). 

Baca Juga: Biaya Haji Bakal Naik Jadi Rp69 Juta, Yang Rasional Lah! Rakyat Masih Terpuruk Jangan Makin Dibebani

Ia mencontohkan memaksimalkan usaha untuk mendapatkan harga proporsional terkait penyelenggaraan haji bisa sukses dilakukan, seperti biaya masya’ir yang tahun lalu dinaikkan oleh pihak Saudi menjadi konversi Rp 22 juta dan tahun ini bisa turun ke angka normal Rp 5,5 juta. 

"Ini contoh keberhasilan lobi kemenag untuk mengurangi pembiayaan berhaji yang mestinya terus dilakukan untuk komponen-komponen memberatkan lainnya," terangnya.

Pada paparannya di DPR, Menag Yaqut menyampaikan biaya pelaksanaan haji 2023 sebesar Rp 98,3 juta. Dari angka tersebut, Rp 69,1 juta akan ditanggung oleh jemaah haji.

Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR menegaskan angka yang disampaikan Menag Yaqut tidak berlandaskan perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan peluang yang ada sehingga perlu dikritisi dan dikoreksi. 

Baca Juga: Menag Yaqut Minta Biaya Haji Naik 80%, Demokrat Nyamber: Ngiler Amat Sama Dana Umat

Misalnya soal komponen nilai manfaat yang akan diterima jemaah, Menag menyebutkan angkanya hanya Rp 5,9 triliun. Padahal RKAT Keuangan Haji 2023 yang disampaikan Desember 2022 menetapkan Rp 8,1 triliun, dan data terbaru Januari 2023 masih di level Rp 7,1 triliun. 

Menurut HNW, Kemenag menurunkan alokasi nilai manfaat tanpa landasan yang jelas sehingga seolah-olah biaya haji yang ditanggung oleh jemaah harus meningkat sangat signifikan. "Bahkan dalam usulan Menag naik hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya. Ini tentu patut dikoreksi,” tegasnya. 

Dia menyebutkan sebagian besar calon jemaah haji sudah menyetorkan ke bank yang ditunjuk Kemenag, uang pendaftaran sebesar Rp 25 juta lebih dari 20 tahun. Mereka juga berada pada posisi daftar tunggu di atas 20 tahun juga. Jika per tahun nilai manfaat rata-ratanya hanya di angka 6 persen saja, maka hak mereka setelah 20 tahun menyetor ke bank adalah sekitar Rp 80,1 juta.

"Padahal sebagian besar daftar tunggu calon jemaah haji sudah lebih dari 20 tahun, maka wajarnya hak manfaat yang bisa mereka dapat dari dana haji bisa lebih tinggi lagi," terangnya.

Sementara itu, Ia menilai ada beberapa beberapa strategi untuk menekan biaya haji. Ada strategi konvensional seperti melakukan kontrak akomodasi dan transportasi secepat mungkin agar bisa mendapatkan harga yang lebih rendah. Kemudian strategi inovatif, seperti memangkas masa tinggal jemaah haji Indonesia di Saudi dari 40 hari menjadi 4 minggu (28 hari). 

Baca Juga: Begini Pembelaan Menag Yaqut terkait Usulan Kenaikan Biaya Haji jadi Rp69 Juta: Haji kan Bagi yang Mampu

Dalam konteks terobosan itu, Ia juga mengusulkan agar lapangan terbang di Saudi yang menerima maskapai haji bisa diperbanyak, selain Jeddah dan Madinah. Tujuannya agar disebar ke beberapa titik atau kota lainnya di Saudi, seperti Thaif, Qasim, dan lainnya, jika bandara Jeddah dan Madinah tidak lagi bisa diperbesar kapasitasnya untuk melayani jemaah Haji. 

"Jadi jemaah haji sesudah melaksanakan ibadah haji, bisa segera pulang dan tidak harus berlama-lama di Saudi dan menambah pembiayaan hanya karena alasan kepadatan penerbangan di bandara Jeddah maupun Madinah," jelasnya. 

Ia meyakini dengan berbagai rasionalisasi, terobosan dan maksimalisasi upaya itu, penyesuaian biaya haji akan lebih berkeadilan, bisa dimengerti dan tidak terlalu memberatkan jemaah.