Rocky Gerung Sebut Jokowi Politisasi BIN: Ingin 'Mempreteli' Kekuasaan Megawati

Langkah Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengelola informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN) menuai sorotan. Perintah yang diberikan di tengah suasana politik yang menghangat jelang Pemilu 2024, disebut sebagai langkah politis dan bentuk perlawanan Jokowi terhadap partai pengusungnya. 

Seperti yang diungkapkan pengamat politik, Rocky Gerung, dalam video yang diunggah di kanal youtubenya. Rocky menyebut keputusan tersebut adalah langkah Jokowi mempolitisasi BIN. 

"Jokowi akhirnya mempolitisasi BIN," katanya dikutip cianjur.suara.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (21/1/2023). 

Rocky menilai perintah Jokowi ke Prabowo ini adalah bentuk perlawanan kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnowati. Rocky menilai BIN merupakan alat yang sebelumnya 'dikuasai' Megawati. 

Baca Juga: Bakal Koalisi Pengusung Anies Baswedan Tak Kunjung Deklarasi, Rocky Gerung Duga Ada yang Mulai Ancang-ancang: 'Kita Hajar Dulu Anies...'

"Sebetulnya Megawati akhirnya mau dipreteli kekuasaannya. Kita tahu Pak BG BIN (Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan) itu ada di bawahnya kekuasaan Megawati," tutur Rocky Gerung. 

Penugasan Jokowi ke Prabowo juga dinilai salah kaprah. Presiden dan Kementerian Pertahanan seharusnya sama-sama berperan sebagai user dari informasi BIN. Bukan mengumpulkan informasi. 

"Sekarang fungsinya itu (fungsi BIN) langsung atau tidak langsung dipindahkan ke Departemen (Kementerian) Pertahanan. Padahal Departemen Pertahanan adalah user dari pengguna informasi BIN," tutur Rocky Gerung.