Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kasih Tugas Pengelolaan Informasi Intelijen ke Menhan, Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Tidak Mengerti Fungsi BIN

Kasih Tugas Pengelolaan Informasi Intelijen ke Menhan, Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Tidak Mengerti Fungsi BIN Kredit Foto: Instagram/Rocky Gerung
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini dikabarkan telah memberikan tugas pengelolaan informasi intelijen ke Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Seperti diketahui Presiden Jokowi bertemu dengan Menhan Prabowo belum lama ini. Dalam pertemuan itu, Jokowi memerintahkan Prabowo untuk bisa memadukan informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi termasuk BIN. 

Atas langkah yang dilakukannya, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengatakan Jokowi tidak mengetahui fungsi dari  Badan Intelijen Negara (BIN) sampai memberi tugas itu kepada Menhan.

Baca Juga: Mulai Berminat Ikuti Jejak Gibran dan Jokowi, Kaesang Diwanti-wanti: Jangan Nebeng...

"Jadi sinyal utama yang terbaca adalah Pak Jokowi enggak ngerti fungsi intelijen dan kedudukan BIN sebagai pengatur informasi," kata Rocky dikutip dari video di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (21/1/2023). 

Rocky mengingatkan bahwa Presiden Jokowi dan Kementerian Pertahanan adalah user data dari BIN. Penugasan Jokowi ke Prabowo dinilainya membuat fungsi BIN berhenti. 

Rocky Gerung juga menyinggung kebijakan pemerintah semasa dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuat sentralisasi informasi intelijen di BIN. 

Menurutnya saat itu pemerintah melakukan langkah untuk membuat informasi intelijen dikelola secara profesional. 

Baca Juga: Modal Jadi Next Jokowi, Tawaran Rekam Jejak Anies Baswedan Disoroti: Masalahnya, Hasil Kerja Dia...

Namun sekarang, kata Rocky, Jokowi malah membuat kebijakan lain yang menurutnya memindahkan kewenangan BIN ke Menhan, Prabowo. 

"BIN itu (tugasnya) hanya bikin indikasi lalu diputuskan di tingkat yang paling paling tinggi yaitu presiden. Presiden bisa undang Prabowo, bisa undang siapapun. Tapi kalau dia (fungsi BIN) dipindahkan ke Pak Prabowo, artinya fungsi BIN itu berhenti," kata Rocky. 

Lebih jauh Rocky menilai hal ini sebagai bentuk politisasi BIN oleh Jokowi. Terlebih kekinian situasi politik tanah air mulai menghangat jelang Pemilu 2024. 

"Politisasi ini yang berbahaya. BIN itu adalah lembaga strategis," kata dia. 

Baca Juga: Bawa-Bawa Jokowi, Irma Suryani Chaniago Kesal Sampai Bilang: Menkes Kurang Cerdas

Rocky juga menilai pemberian kewenangan kepada Prabowo tersebut bisa membuat BIN berantakan. Akan ada kebingungan agen intelijen BIN dalam koordinasi. 

"Ini membuat bin berantakan. Di bawah tuh agennya jadi liar semua," kata dia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Advertisement

Bagikan Artikel: