Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Omongan Sandi Bongkar Perjanjian Politik Sudutkan Anies, PKS dan NasDem Pasang Badan: Lihat Konteksnya!

Omongan Sandi Bongkar Perjanjian Politik Sudutkan Anies, PKS dan NasDem Pasang Badan: Lihat Konteksnya! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sandiaga Salahuddin Uno membongkar adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Anies Baswedan yang diteken pada momen Pilgub DKI 2017. Kata Sandi, Anies meneken perjanjian tertulis tak akan nyapres di depan Prabowo.

Omongan Sandi itu disampaikan saat menjadi bintang tamu di YouTube Akbar Faisal. Dalam wawancara itu, Sandi menceritakan pengalamannya mengikuti Pilkada DKI 2017. Saat itu, dia mendampingi Anies dengan diusung Gerindra dan PKS.

Baca Juga: Ramai-ramai Doakan Anies Jadi Presiden RI, Jemaah Ponpes Yatofa Gunakan Air Mineral Botolan Berstiker Bacapres NasDem

Dalam diskusi itu, Akbar Faisal menanyakan soal beredarnya potongan video Anies yang menyatakan tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres. Akbar juga mengorek soal perjanjian tertulis.

Sandi mengangguk. Kata Menparekraf ini, perjanjian itu dibikin secara tertulis. Yang mengonsep perjanjian itu adalah Fadli Zon. Ia pun mengusulkan kepada Akbar agar di episode selanjutnya mengundang Fadli Zon. "Karena dia yang mendraf dan menulis tangan," kata Sandi. 

Lalu, apa isi perjanjian politik itu? Sandi tak menjelaskan secara detail. Ia hanya ingat, perjanjian itu ditulis tangan oleh Fadli Zon, lalu diteken bersama.

Dalam perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies, ungkap Sandi, terdapat sejumlah poin yang cukup detail disepakati. Karena saat itu, awal menjalin koalisi dan penentuan pasangan calon Pilgub DKI 2017, termasuk tahapan pemenangan.

"Perjanjian itu juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Jadi, saat itu, saya sendiri tidak memegang copy-nya. Kalau tidak salah ada di brankasnya Pak Fadli apa Pak Prabowo ya," kata Sandi, tertawa.

Soal ini, Sandi berharap, pada suatu saat, Fadli Zon bisa bicara dan memberikan informasi tambahan agar sesuai dengan konteksnya. "Sangat tepat kalau nanti dibicarakan sebagai diskursus sebagai pendidikan politik," ungkapnya.

Mendengar ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera membela Anies. Dia bilang, semua perjanjian ada konteksnya. Ia menyebut, saat itu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri ikut meneken perjanjian politik terkait Pilgub DKI 2017.

Mardani menyebut, yang disampaikan Sandi soal Anies dan Prabowo kurang pas. Meski begitu, ia yakin, pihak-pihak yang meneken perjanjian tersebut seperti Prabowo, Anies, dan Salim adalah pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. "Termasuk Bang Sandi," kata Mardani, saat dikontak Rakyat Merdeka, dikutip Senin (30/1/2023).

Menurut Mardani, semua pihak wajib menjaga hubungan baik. "Karena membangun bangsa perlu kerja sama," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan, omongan Anies soal tak akan nyapres yang disampaikan pada 2018 punya konteks sendiri. Saat itu, Anies adalah orang yang diusung Gerindra pada Pilkada 2017. Menjelang Pilpres 2019, Anies banyak didorong maju.

Namun, Anies tidak ingin mengkhianati amanahnya sebagai Gubernur DKI yang diusung Prabowo. "Jadi, saat itu konteksnya Pilkada DKI dan Pilpres 2019," kata Willy.

Baca Juga: Pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh Tanda Nasdem ‘Rujuk’ ke Pemerintahan, Anies Fix Ditinggal?

Saat ini, kata Willy, Anies sudah menuntaskan amanahnya sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022. Karenanya, pernyataan Anies tidak ingin berhadapan dengan Prabowo sudah tidak lagi dalam konteks yang tepat.

"Jadi, kita bisa mengonfirmasi itu, teks dan konteks. Jadi konteksnya adalah beliau ingin menyelesaikan jabatan di DKI," jelas Willy.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Advertisement

Bagikan Artikel: