Konsolidasi Tak Kunjung Selesai, Jokowi Diminta Ganti Kepala BRIN

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Mulyanto, minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko. Dia menilai, Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang mengakibatkan kegagalan.

"Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/1/23). 

Baca Juga: Dielu-elukan Jadi Next Jokowi, Isu Intoleran Tak Hentikan Anies Baswedan Lagi: Buka Mata Lebar-lebar, Lihat Rekam Jejak!

Dia mengaku heran sejak awal pembentukan BRIN yang hingga saat ini proses transisional belum juga selesai, baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan, maupun anggaran. Kapasitas impelementasi program sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus yang menyangkut nama besar BRIN.

Mulyanto mengatakan, ada sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat akibat dari ketidakrapihan koordinasi yang dilakukan BRIN. Salah satunya, kata Mulyanto, kehebohan yang terjadi di Banten akibat pernyataan salah satu peneliti BRIN. 

Pada saat itu, papar Mulyanto, salah satu peneliti BRIN mengatakan bahwa ada indikasi awal akan terjadi badai besar tanpa melakukan koordinasi dan validasi data langsung tampil membuat pernyataan bahwa akan ada badai besar di Banten. Akibatnya pernyataan tersebut, Mulyanto mengatakan banyak warga sekitar yang panik. 

"Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," terang Mulyanto. 

Baca Juga: Isu Reshuffle Nyerang Menterinya NasDem Lagi, Jokowi Disinyalir Akan Gandeng Elite Megawati: Dia Loyal...

"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detil, kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," lanjutnya. 

Oleh sebab itu, Mulyanto mengaku tidak heran bila BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN, Ombudsmen menemukan berbagai persoalan terkait SDM, dan masih banyak masalah lainnya. 

Baca Juga: Anies Tak Dijauhi NasDem Lagi, Hasil Reshuffle Jokowi Sudah Bisa Diprediksi: Satu Menteri Sengaja Dibiarkan...

"Jadi cita-cita ingin mengkonsolodasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan," tegas Mulyanto. 

Baca Juga: Pengamat Sebut Jokowi Nggak Akan 'Tendang' Semua Anak Buah Surya Paloh yang Ada di Kabinet, Ini Alasannya!

"Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp6 sampai Rp7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur," tandasnya.