Anggaran Pertahanan Pertahanan Melonjak Drastis di Era Trump, Program Perumahan dan Pendidikan Dipangkas

Kantor Pemerintahan Amerika Serikat (AS) Gedung Putih resmi merilis anggaran tahun 2027 yang diketahui Presiden Donald Trump mengusulkan lonjakan tajam pada belanja pertahanan hingga menyentuh angka 1,5 triliun dolar AS  atau sekitar Rp25.503 triliun, yang dibarengi dengan pemangkasan signifikan pada sejumlah program penting di dalam negeri.

Direktur OMB Gedung Putih, Russell Vought, menjelaskan bahwa usulan ini menandai peningkatan sebesar 44 persen dari alokasi sebelumnya.

Rencana ini didasarkan pada angka anggaran bersejarah sebesar 1 triliun dolar AS yang sebelumnya dialokasikan untuk pertahanan nasional. 

"Rencana anggaran ini disusun berdasarkan visi presiden dengan terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal," tulis Vought dalam dokumen yang dipublikasikan di situs web resmi Gedung Putih.

Sebagai kompensasi atas lonjakan belanja militer tersebut, proposal ini memuat pemotongan sebesar 10 persen untuk belanja nonpertahanan dibandingkan dengan tingkat pengeluaran tahun 2026.

Trump secara terbuka menyoroti belanja pertahanan sebagai prioritas utama negara saat ini dan menegaskan bahwa tanggung jawab sosial, seperti perawatan kesehatan dan anak, harus dialihkan kepada pemerintah negara bagian.

"Kita sedang berperang. Kita tidak bisa menangani urusan pengasuhan anak. Kita harus membiarkan negara bagian yang mengurus pengasuhan anak, dan mereka juga harus membayar biayanya," tegas Trump.

Selain pemotongan pada program kesehatan dan pengasuhan anak, proposal anggaran Gedung Putih juga menargetkan pemangkasan dana pada sejumlah sektor penting lainnya, di antaranya:

• Bantuan pemukiman kembali pengungsi
• Proyek-proyek energi terbarukan
• Hibah dan bantuan untuk universitas
• Program perumahan rakyat

Meskipun proposal anggaran tahunan ini mencerminkan secara langsung prioritas utama dari pemerintahan yang berkuasa, keputusan akhir mengenai pengesahan dan alokasi belanja federal tetap menjadi wewenang penuh Kongres Amerika Serikat.