B35 Mulai Disalurkan, Menko Airlangga Pede Indonesia Bisa Jadi Penentu Harga CPO

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan alokasi biodiesel untuk B35 yang akan diimplementasikan mulai 1 Februari 2023 besok, yakni mencapai 13,15 juta kiloliter (kL). 

Menurut Airlangga, penerapan program mandatori biodiesel ini dapat menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain, sebab Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menaikkan tingkat campuran biodiesel menjadi 35%.

Baca Juga: Jaga Inflasi Hingga Daya Beli, Menko Airlangga Pede Hadapi Gejolak Ekonomi Global 2023

"Oleh karena itu, target 13,15 juta kL ini, diharapkan Indonesia bisa menjadi penentu utama dari harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dan berharap tentu organisasi eksportir CPO-PC bisa lebih memainkan peran Indonesia," tutur Airlangga, dalam Peresmian Implementasi Mandatori Biodiesel B35, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengungkapkan bahwa volume penyaluran biodiesel hingga 13,15 juta kL tersebut menjadi cerminan suksesnya kolaborasi seluruh stakeholders terkait.

"Meski begitu, masih banyak ruang untuk terus menyempurnakan, memperbaiki, meningkatkan penyaluran biodisel di beberapa wilayah. Fasilitas tangki penampungan, pencampuran, termasuk pemerataan sebaran produsen bahan bakar nabati (BBN) menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus kita selesaikan," tuturnya.

Musdhalifah melanjutkan, B35 harus dapat terimplementasi merata di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, daerah dimana solar disalurkan, maka biodiesel b35 juga disalurkan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Kantongi Tiket Jadi Next Jokowi, Penjegalan Anies Baswedan Bakal Lebih Ngeri Lagi: Halalkan Segala Cara, Termasuk Hukum!

"Untuk memastikan mandatori B35 dapat berjalan sesuai target, Kemenko Perekonomian sebagai komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) bersama dengan kementerian ESDM sebagai pembina baik bagi badan usaha (BU) bahan bakar nabati (BBN) dan BU bahan bakar minyak (BBM) bekerja sama," tutupnya.