Wakil Menkeu Tegaskan Pajak Buat Belanja Negara Gak Bikin Rakyat Sengsara

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemungutan pajak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukan untuk menyengsarakan rakyat, melainkan untuk menjaga masyarakat dan perekonomian tetap tumbuh.

"Kalau kita mengumpulkan pajak itu bukan berarti bahwa kita sedang menyengsarakan perekonomian kita. Namun, kita sedang membuat negara ini mampu bangun infrastruktur, mampu belanja gaji, mampu belanja operasional, mampu bikin investasi," jelas Suahasil, dalam keterangan resmi, Rabu (1/2/2023).

Baca Juga: PLN Bentuk Holding dan Subholding, Sri Mulyani Pastikan Pajak Bukan Penghalang

Suahasil menjelaskan, peran kebijakan pajak untuk mendorong perekonomian dapat melalui dua jalur. Pertama, mengumpulkan pajak, lalu masuk ke kas negara, kemudian digunakan untuk belanja negara.

"Supaya ada belanja negara, bisa bayar gaji, bayar infrastruktur, beli investasi, dan transfer ke daerah harus ada penerimaan negaranya. Maka, penerimaan negara dikumpulkan," tegasnya.

Ia melanjutkan, peran kebijakan pajak yang kedua adalah dengan tidak mengumpulkan pajak karena memberikan insentif pajak dengan tujuan memberikan dampak ke perekonomian.

"Mungkin sekitar 1,5 persen dari PDB, Rp250 triliunan setiap tahun tidak kita ambil, insentif. Itu kita yakini Rp250 triliunan yang tidak jadi diambil itu sebenarnya memiliki dampak ekonomi," ungkap Suahasil.

Suahasil menilai, kebijakan pajak akan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yakni melalui penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan ekonomi hijau dan UMKM, serta hilirisasi sumber daya alam.

Namun demikian, ketika mengumpulkan pajak, harus dipastikan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bisa terus tumbuh. "Pajak nanti akan mendapatkan manfaat penerimaan dari sumber pertumbuhan ekonomi baru, tapi pajak juga harus memikirkan bagaimana mengembangkan empat sektor tersebut," tuturnya.