Biar Ekonomi Indonesia 2023 Tak Alami Deselerasi, INDEF Beri Tiga Rekomendasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan tiga rekomendasi agar perekonomian nasional tak mengalami deselerasi pada tahun ini.

Pasalnya, INDEF melihat kemungkinan pergerakan ekonomi Indonesia bakal melambat pada 2023.

Perlambatan perekonomian nasional telah terlihat dari kuartal III-2022 menuju kuartal IV-2022. Pada kuartal III-2022, pertumbuhan ekonomi tercatat di angka 5,72%. Sementara di kuartal IV-2022, angkanya turun ke 5,01%.

Baca Juga: INDEF: Capaian Ekonomi RI 2022 Tak Terlalu Impresif, Masih Kalah dari Vietnam

"Ini jadi sinyal bahwa ekonomi akan terjadi deselerasi pada tahun ini," kata Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF, saat konferensi pers virtual, Selasa (7/2/2023).

Guna menghindari kemungkinan tersebut, ia memberikan tiga rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu meredam gejolak perekonomian global. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor industri.

Rekomendasi tersebut merujuk pada keberhasilan Vietnam mengakselerasi pertumbuhan ekonominya hingga ke angka 8,02% yang ditopang oleh kinerja ekspor industri dan investasi.

Kedua, pemerintah harus mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan secara proaktif.

"Kalau hanya bansos, ini masih tidak cukup. Program-programnya harus bergeser ke pemberdayaan. Sudah saatnya kita melihat lagi orang bisa keluar dari kemiskinan tanpa menerima bansos," ujar dia.

Cara lainnya adalah dengan pengendalian inflasi secara cepat. Ia mengakui tren inflasi di Indonesia telah mengalami penurunan, namun angkanya masih di atas 5%.

"Beberapa komponen yang berkontribusi pada inflasi, seperti beras dan minyak, masih belum teratasi gejolak trennya. Ini yang kami dorong agar pemerintah mengambil langkah, mumpung masih awal tahun," tambah Eko.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dibarengi dengan kualitas yang tinggi. Hal ini dibutuhkan agar persoalan pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi.

"Kalau [pertumbuhan ekonomi] 5% tapi pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, itu tandanya pertumbuhan ekonominya tidak impresif," tandasnya.