Over Supply Listrik Jadi Beban, Dukungan Pemerintah Jokowi untuk PLN Sangat Dinantikan: Harus Ada Kebijakan...

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, ikut menyoroti adanya kelebihan produksi listrik di Tanah Air.

Karena itu, dirinya pun meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus agar perusahaan plat merah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tidak menanggung beban tersebut.

Baca Juga: Komitmen Era Jokowi, Menko Luhut Ajak Dunia Industri Turun Tangan Kurangi Sampah Plastik

"Harus ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga over 'over supply' ini tidak lagi jadi beban PLN," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, PLN perlu diberikan support guna mencegah bertambahnya beban akibat sistem TOP (Take or Pay) terkait dengan Pembangkit Listrik yang dibangun pihak swasta (IPP).

Untuk itu kata dia, adanya wacana “Power Wheeling” atau pemanfaatan jaringan listrik bersama milik PLN yang  diperbolehkan di pergunakan pembangkit swasta , yang pada dasarnya adalah proyek pihak swasta, ini bisa membuat PLN menanggung beban tambahan yang pada akhirnya akan membuat PLN semakin berat beban yang harus ditanggungnya.

Lebih lanjut, ia menilai PLN adalah BUMN strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, jadi harus dihindarkan dari incaran pemburu rente yang hanya berfikir memanfaatkan bisnis listrik untuk mengejar keuntungan materi semata.

Baca Juga: Turun hingga Terkendali, Mendagri Tito Ungkap Rahasia Pemerintah Jokowi Tekan Angka Inflasi

Selain power wheeling kata dia, pemerintah juga diminta agar bijak terhadap PLTS atap yang sedang gencar disuarakan. Sebab pengembangan PLTS Atap juga akan berdampak terhadap PLN yang sedah terbebankan dengan kelebihan daya yang ditanggungnya.

Dia mengungkapkan, baik "power wheeling” maupun PLTS Atap , terkesan hanya untuk merebut “pasar listrik” yang ada saja yang pada dasarnya merupakan pasar nya PLN.

Power wheeling maupun PLTS Atap dinilai tidak akan signifikan menimbulkan pasar yang baru. Jika hal semacam ini tidak diperhatikan Pemerintah maka beban yang dipikul PLN dipastikan akan berdampak pula ke konsumennya yakni masyarakat negeri ini, sehingga harus dipertimbangkan secara bijak oleh pemerintah dan pihak pihak terkait.

Baca Juga: Nasdem dan PKS Godain Golkar, Tanda Anies Baswedan Rawan Ditinggal: Koalisinya Masih Acak-acakan...

Sementara itu, Dirut PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR hari ini mengatakan. Dampak pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir telah berdampak pada kondisi kelistrikan negara ini, di mana pasokan listrik di Tanah Air menjadi berlebih alias over supply.

Namun mulai 2020 terdapat peningkatan kelebihan daya atau oversupply kapasitas pembangkit listrik karena adanya penurunan permintaan akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, sistem kelistrikan Jawa-Bali hingga 2019 masih dalam batas ideal. Adapun reserve margin alias cadangan daya di tahun 2019 tercatat 32%.

Sementara reserve margin di 2020 tercatat 39,9%, lalu pada 2021 turun menjadi 37% dan tahun 2022 diperkirakan naik lagi menjadi sebesar 56%.

Baca Juga: Dari Melas Bisa Berubah Ganas, Tak Heran Sandiaga Uno Anggap Lunas Utang Anies Baswedan: Daripada Jadi...

"Untuk sistem Jawa Bali hingga 2019 balance antar pasokan dan demand sangat dalam kondisi ideal. Mulai 2020 ada Covid, demand menurun drastis," ujarnya.