BPKP Awasi Penggunaan Produk Lokal di BUMN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen mengawasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengatakan, peran BUMN dalam afirmasi P3DN dapat mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selama 2022, hasil pengawasan BPKP mencatatkan kinerja positif atas implementasi aksi afirmasi P3DN.

Realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 2022 di BUMN sebesar Rp189,27 triliun sedangkan realisasi belanja PDN sebesar Rp342,18 triliun,” kata Sally di Jakarta, kemarin.

Menurut dia angka yang cukup besar itu butuh dikawal akuntabilitasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dia menyebut yang paling penting adalah efektivitas programnya benar-benar bisa membantu menggerakkan ekonomi dalam negeri.

“Yang tidak kalah penting peran BUMN dalam mewujudkan kemandirian industri. Dari sisi demand, BUMN mengalokasikan belanja barang/jasa untuk menyerap PDN. Sedangkan dari sisi supply, BUMN selaku penyedia barang/jasa memanfaatkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri.

Sally menambahkan, pelaksanaan pengawalan tidak akan berjalan baik jika tanpa disertai kolaborasi dan sinergi dengan seluruh BUMN dan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Selain itu, desain dan mekanisme pengawasan juga harus dapat memitigasi risiko yang muncul dan memberikan masukan perbaikan kebijakan supaya program P3DN ini bisa lebih efektif.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal P3DN di BUMN. Untuk itu dirinya meminta kepada SPI BUMN untuk konsisten bersinergi dan berkolaborasi dengan BPKP untuk bersama-sama menjaga akuntabilitas P3DN di lingkup BUMN.

“Terima kasih dan apresiasi kepada BPKP yang telah bersama-sama dengan SPI Kementerian BUMN untuk mewujudkan afirmasi P3DN, dan kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan BPKP terus berlanjut,” ucap Susyanto.