Kolaborasi dengan Kemensos, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Rusun Pangudi Luhur Bekasi

"Kami siap mengelola Rusun ini dan nantinya masyarakat yang terdata akan dikenakan biaya sewa untuk tinggal di Rusun tersebut hanya Rp10.000 per bulan. Saat ini sebanyak 93 kepala keluarga telah terdata untuk tinggal di Rusun tersebut dan diharapkan mereka bisa berusaha untuk dapat meningkatkan perekonomiannya," kata Mensos Tri Rismaharini. 

Ditambahkan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Rusun tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong semangat mereka untuk bekerja dan beraktivitas bersama keluarganya.

Baca Juga: Dorong Perekonomian Masyarakat Desa di Aceh Utara, Kementerian PUPR Bedah 2.658 RTLH

Menurutnya, Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi diperuntukkan khusus bagi eks gelandangan dan pengemis yang dibina Kementerian Sosial. 

Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021 dan untuk kelengkapan meubelairnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Baca Juga: Efek Bansos PENA, Kemensos Sukses Bangkitkan Kembali Ekonomi Warga di Banyumas

"Dari 93 unit yang ada, sebanyak 88 unit tipe reguler dan 5 unit untuk difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang. Kami juga melengkapi Rusun ini dengan meubelair yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya. Total nilai anggarannya sebesar Rp34,5 miliar," kata Iwan. 

Kementerian PUPR, imbuh Iwan, saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan Rusun serupa di Jakarta Timur dan Kota Solo. Iwan juga berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan Rusun untuk MBR tersebut.