Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

SBY Buka Suara Soal Sistem Pemilu, Hasto PDIP Langsung 'Spill' Kelakuannya di 2008, Ada Kecurangan Masif?

SBY Buka Suara Soal Sistem Pemilu, Hasto PDIP Langsung 'Spill' Kelakuannya di 2008, Ada Kecurangan Masif? Hasto Kristiyanto, politikus PDIP | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pemerintahan yang menggulirkan perubahan sistem Pemilu, dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Pernyataan ini segera disambut oleh PDIP, selaku satu-satunya partai yang mendukung wacana ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kemudian mengingatkan sikap SBY dan Partai Demokrat pada 2008.

Baca Juga: Yakin SBY Nggak Pernah Lindungi Koruptor Elite, Orang Demokrat Malah 'Kagum' ke Jokowi: Zaman Now Piye?

"Pak SBY kan tidak memahami jas merah, Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," ujar Hasto lewat keterangannya, Ahad (19/2/2023).

"Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan," sambungnya.

Ia memandang, gugatan yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat itu sebagai strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan mencapai 300 persen. Padahal PDIP yang saat itu berkuasa, hanya mengalami kenaikan 1,5 persen.

"Mustahil dengan sistem multipartai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral," ujar Hasto.

"Itu dipakai dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut," sambungnya mengungkapkan.

Baca Juga: Tindakan Tak Sesuai Ucapan, Bedanya Penanganan Korupsi Era Jokowi dan SBY: Dulu, Kader Demokrat...

Jelasnya, judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008. Sebab, gugatan sistem proporsional terbuka yang saat ini tengah berjalan prosesnya di MK bukan diusulkan partai politik, melainkan oleh sejumlah pakar.

"Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada zaman Pak SBY tersebut, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa," ujar Hasto.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: