Calon Penerus Jokowi Wajib Antipolitik Identitas, Bamsoet Sindir Anies dan Partai Ummat?

Untuk dapat melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo, menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), penerusnya tidak boleh punya rekam jejak politik identitas.

"Kriteria lainnya, tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program Kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reformasi agraria, serta berkomitmen melakukan upaya-upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat," kata Bamsoet saat menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta belum lama ini.

Hal ini cukup menarik karena baru-baru ini, Ketua Partai Ummat, Ridho Rahmadi, mengakui Partai Ummat sebagai politik identitas.

Baca Juga: Bamsoet Tegaskan Capres Ideal Adalah Tokoh yang Tidak Bawa-bawa Politik Identitas, Sindir Anies Baswedan?

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," kata Ridho ketika membuka rapat kerja nasional perdana Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Partai Ummat sendiri sudah menyatakan bahwa mereka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan calon presiden kriteria PENA 98, antara lain, yang mampu menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan.

Baca Juga: Dinilai Bakal Jadi Solusi, Bamsoet Usul Sistem Pemilu Proporsional Campuran, Terbuka dan Tertutup

"Siapa pun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024, tetap memiliki tanggung jawab melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Dengan demikian, para duta besar, diplomat, dan investor yang sering kali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara, tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara. Karena dengan diatur dalam PPHN sebagai program pembangunan jangka panjang hingga 20 sampai 30 tahun ke depan, pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja," jelas Bamsoet.

Bamsoet juga mengusulkan penerapan sistem Pemilu Campuran untuk mengakhiri perdebatan soal pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup. Menurut Bamsoet, hal ini juga diterapkan di Jerman. Selain itu, kedua sistem itu sendiri menurutnya memiliki kelemahan dan kelebihan sehingga bisa saling melengkapi.

Baca Juga: Bamsoet Tawarkan Pemilu dengan Perpaduan Sistem Terbuka dan Tertutup: Siapa Tahu Jadi Solusi

"Saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, sebagaimana yang dilakukan di Jerman," kata Bamsoet.

Kedua sistem itu, kata dia, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada sistem proporsional terbuka, misalnya, sisi positifnya adalah caleg harus bekerja keras memenangkan hati rakyat sehingga bisa mendorong kedekatan caleg dengan rakyat.

Akan tetapi, sistem ini membuka banyak peluang politik uang yang berakhir pada moral hazard bahwa hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa bersaing dan caleg berkualitas yang tidak memiliki modal sangat mudah tersingkirkan.

Baca Juga: Sambut Baik Kriteria Capres dari Pena 98, Bamsoet: Kriteria Lain, Melanjutkan IKN Nusantara

Dalam sistem proporsional tertutup, sisi positifnya, partai politik memiliki kewenangan menentukan caleg, sehingga caleg berkualitas dan kader yang telah berdarah-darah membesarkan partai dengan modal minim tetap bisa masuk ke Parlemen. 

Sisi negatifnya, kedekatan caleg dengan rakyat bisa tidak menjadi kuat karena caleg terkesan lebih "takut" terhadap partai daripada kepada rakyat.

Baca Juga: Bamsoet Bersama KADIN Dorong Swasta Kembangkan Produk Amunisi Dalam Negeri

"Campuran sistem terbuka dan tertutup ini pernah dibahas saat saya menjabat Ketua DPR RI pada periode 2018-2019. Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktivis, para akademisi serta para negarawan lainnya, siapa tahu sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat caleg dekat dengan rakyat," ujarnya.