Lewat Sinergi dan Sosialisasi, KLHK Segera Kebut Indonesia’s FOLU Net Sink 2030!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net-Sink 2030 di Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (27/2/2023). Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030.

Sebelumnya, pada tahun 2022 KLHK telah melaksanakan sosialisasi serupa di 12 provinsi yang ada di Indonesia. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman dalam paparannya menyampaikan bahwa Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030. Dasar pijakan utamanya adalah Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance.

Baca Juga: Kunjungi Bengkulu, KLHK Kian Gencar Sosialisasikan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

“Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan, dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS LCCR 2050,” kata Ruandha dalam keterangannya, Senin (27/2/2023).

LTS-LCCR atau Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience merupakan strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim. Dokumen LTS-LCCR memuat arahan atau visi jangka panjang yang memandu peningkatan ambisi mitigasi iklim dalam NDC-NDC selanjutnya hingga tahun 2050

Dalam upaya mitigasi pengendalian iklim, sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca yaitu sebesar 60%. Artinya, keberhasilan pengendalian iklim sangat bergantung pada keberhasilan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Maka dari itu, Ruandha meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjaga dan melestarikan hutan Indonesia.

FOLU Net Sink 2030 dapat dicapai melalui 11 langkah operasional mitigasi sektor FOLU, yaitu: Pengurangan laju deforestasi lahan mineral; Pengurangan laju deforestasi lahan gambut; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral; Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut; Pembangunan hutan tanaman; Sustainable forest management; Rehabilitasi dengan rotasi; Rehabilitasi non rotasi; Restorasi gambut; Perbaikan tata air gambut; dan Konservasi keanekaragaman hayati.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki hutan luas, Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengendalian iklim ini. Saat ini, Pemerintah Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai upaya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi percontohan pertama yang menandatangani nota kesepahaman pembangunan rendah karbon dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS pada tahun 2019 lalu.

Baca Juga: Isu Agama Masuki Kasus Mario Dandy, Omongan Pendukung Anies Tajam Habis: Gile, Candu Amat!

“Ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan seperti pertumbuhan ekonomi, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan aksi mitigasi perubahan iklim. Kerja sama tersebut juga merupakan bentuk komitmen Sulawesi Selatan dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengabaikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” tutur Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Andi Aslam Patonangi dalam sambutannya yang hadir mewakili gubernur.