Anies Baswedan Nggak Pernah Bergerak dari Posisi Tiga Elektabilitas Lembaga Survei, Pengamat Blak-blakan: Untuk Giring Opini!

Hitung-hitungan peluang soal Pilpres 2024 terus jadi sorotan. Mengenai perkembangan yang ada, Elektabilitas Anies Baswedan yang selalu ditempatkan di urutan ketiga oleh lembaga sejumlah survei menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Pasalnya, hasil survei justru selalu menempatkan nama Ganjar Pranowo pada urutan pertama dan diikuti Prabowo Subianto di nomor dua.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai hasil survei seperti itu tidak masuk akal. Sebab, publik tahu bahwa selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kerap berada di urutan pertama, padahal ketika itu belum melakukan kerja-kerja politik.

"Setelah Anies intens melakukan safari politik justru elektabilitasnya melorot dan konsisten di urutan tiga. Padahal, setiap Anies safari politik selalu dihadiri lautan manusia," katanya dilansir dari Akurat.co, Selasa (28/2/2023). 

Baca Juga: Tak Mau Angkat Telepon dari Amien Rais, Momen Prabowo Teriak 'Asing-Aseng' Sambil Gebrak-gebrak Meja Kembali Diungkit: Padahal Dulu...

Menurut Jamiluddin, logikanya elektabilitas Anies seharusnya naik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dia mengaku wajar bila banyak anak bangsa yang meragukan hasil penelitian lembaga survei. Keraguan itu tampaknya beralasan karena memang banyak hasil survei kerap tidak sama dengan hasil pilpres atau hasil pileg atau hasil pilkada. 

"Perbedaan hasil itu akhirnya membuat banyak banyak anak bangsa menghiraukan hasil survei," ucapnya. 

Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat survei seharusnya menjadi instrumen ilmiah dalam berdemokrasi. Namun belakangan, survei menjadi instrumen bagi calon presiden atau partai politik untuk membentuk opini publik.

Baca Juga: Dugaan Rocky Gerung Sungguh Tajam! Sebut Pembangunan IKN Hanya Upaya Jokowi Agar Bisa Diingat: Mungkin Ada Fatwa Dukun...

"Hasil survei digunakan untuk menggiring opini masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas capres atau partai politik. Di sini lembaga survei sudah menjadi partisan, sehingga dalam melakukan survei sudah mengabaikan objektifitas," jelas Jamiluddin. 

Atas dasar itu, dia berpendapat bahwa hasil survei sudah tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas seorang capres maupun parpol. 

"Hasil survei tersebut justru digunakan untuk perang opini untuk mempengaruhi masyarakat," pungkas Jamiluddin.