Punya Kinerja Apik, Direktorat Jenderal PSDKP Banjir Pujian dari Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku bangga dengan kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam upaya pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan di Indonesia.

Hal tersebut Trenggono ungkap saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 bertajuk "Kesiapan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Mengawal Kebijakan Ekonomi Biru" di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Selasa (7/3/2023).

Baca Juga: KKP Hitung Kerusakan Laut dan Kerugian Negara Akibat Tumpahnya Aspal Mentah di Perairan Nias

Dia mengungkap, Direktorat Jenderal PSDKP mampu membenahi pelanggaran-pelanggaran yang berada di wilayah laut. Trenggono menyebut, PSDKP mampu mengendalikan setiap persoalan yang ada.

"Soal pelanggaran-pelanggaran ruang laut seperti reklamasi, kemudian penggunaan pembangunan-pembangunan di wilayah pesisir, lalu kemudian kerusakan-kerusakan pesisir dan sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dikendalikan," kata Trenggono dalam konferensi persnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Dia juga mengatakan, PSDKP juga mampu menangani penyalahgunaan kebutuhan ikan impor, sebagaimana yang terjadi pada ikan salem beberapa waktu lalu.

"Soal penyalahgunaan kebutuhan perikanan impor, ikan salem, yang seharusnya itu untuk kepentingan pemindahan, tapi kemudian dijual ke pasar bebas. Ini bisa berhasil distop juga. Dengan demikian, perlindungan terhadap hasil tangkapan laut juga akan menjadi maksimal," katanya.

Lebih dari itu, Trenggono juga meminta PSDKP untuk ikut terlibat dalam pengawasan pengembangan budi daya. Dia menilai, persoalan tersebut juga perlu diperhatikan. Pasalnya, kata Trenggono, persoalan lingkungan dalam ekosistem budi daya berpotensi merusak ekosistem di wilayah perairan laut. Dia menilai, lingkungan sebagai masa depan kehidupan umat manusia.

"Memang banyak hal yang sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal ini, kalau dulu Direktorat Jenderal ini lebih fokus kepada soal pengawasan kapal perikanan, illegal fishing, dan kemudian pelanggaran wilayah penangkapan dan seterusnya, itu tetap kita jaga dengan baik, tapi kita sekarang sudah perlebar ke wilayah-wilayah lingkungan laut yang lain yang menjadi tugas dan fungsi daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.

Lebih lanjut, Trenggono juga mengaku bahwa pihaknya membutuhkan dukungan teknologi untuk digunakan Direktorat Jenderal PSDKP. Hal tersebut perlu untuk memonitor mobilitas kapal-kapal yang melintas perairan Indonesia.

"Kita sudah punya satelit, tapi kita akan segera memperkuat kembali melalui teknologi digital yang bisa memonitor setiap sudut yang kita bisa identifikasi kalau misalnya terjadi sesuatu di situ, kita bisa identifikasi apa yang terjadi di sana seperti halnya kasus kemarin misalnya, ada kapal pengangkut aspal yang kemudian kandas di daerah Nias," tandasnya.